Pramono: Macet Jakarta Dipicu 4 Juta Komuter Masuk-Keluar Setiap Hari

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa kemacetan di Ibu Kota bukan semata-mata disebabkan oleh mobilitas penduduk Jakarta sendiri. Dalam sebuah dialog dengan warga, ia menyoroti pergerakan sekitar 4 juta komuter dari wilayah penyangga yang masuk dan keluar Jakarta setiap hari sebagai faktor utama pemicu kemacetan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri acara Malam Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-499 Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/6/2026). Momen itu bermula ketika ia menerima keluhan dari seorang warga asal Maluku yang kini bermukim di Bekasi. Warga tersebut menyampaikan keresahan terkait kondisi transportasi sehari-hari yang dinilainya semakin padat dan melelahkan.

Tanggapan Atas Keluhan Mobilitas Warga

Menanggapi keluhan itu, Pramono menjelaskan bahwa kondisi geografis Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan menjadikannya magnet bagi pekerja dari kota-kota tetangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Berdasarkan data yang ia paparkan, volume kendaraan memuncak pada pagi dan sore hari seiring dengan arus keluar-masuk para komuter tersebut. “Setiap hari itu ada kurang lebih 4 juta orang yang bergerak masuk ke Jakarta dan pulang lagi ke daerah penyangga. Inilah yang menyebabkan kemacetan luar biasa di titik-titik pintu masuk kota,” ungkapnya di hadapan warga yang hadir.

Laporan media kami mencatat bahwa di tengah suasana semarak perayaan HUT Jakarta, forum dialog tersebut menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Pramono menekankan bahwa Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekitar untuk mencari solusi integrasi transportasi publik yang lebih baik, termasuk pengembangan moda transportasi massal lintas wilayah.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menegaskan kembali komitmennya untuk memperluas jangkauan transportasi publik agar dapat mengakomodasi pergerakan jutaan komuter itu secara lebih efisien. Menurutnya, mengurai kemacetan Jakarta tidak bisa hanya dilakukan di dalam batas administrasi DKI, melainkan harus menjadi agenda bersama dengan kawasan aglomerasi Jabodetabek.