Prabowo Puji Stabilitas Demokrasi India di Tengah 1,4 Miliar Penduduk

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka melontarkan pujian terhadap sistem demokrasi India, menyoroti kemampuan negara tersebut menjaga transisi pemerintahan secara damai meskipun dihuni oleh lebih dari 1,4 miliar jiwa. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum bilateral, menempatkan India sebagai contoh keberhasilan demokrasi di tengah kompleksitas populasi raksasa.

Pujian tersebut menyiratkan kekaguman Prabowo pada maturitas politik India yang mampu menyelenggarakan pemilu berkala tanpa gejolak horizontal berarti, sebuah capaian yang kerap dianggap sulit bagi negara berkembang dengan tingkat keberagaman ekstrem. Indonesia sendiri, sebagai negara demokrasi berpenduduk terbesar ketiga dunia, secara implisit dihadapkan pada refleksi perbandingan dengan apa yang telah dicapai India.

Memotret Lanskap Demokrasi Dua Raksasa

Prabowo menyoroti variabel kunci yang membuat India istimewa: skala. Dengan 1,4 miliar penduduk yang tersebar dalam struktur sosial multilingual, multietnis, dan multipartai, setiap siklus elektoral India adalah operasi logistik dan politik paling kompleks di planet ini. Kendati demikian, India berulang kali membuktikan bahwa perpindahan kekuasaan dari satu partai ke partai lain dapat berlangsung konstitusional, sebuah tradisi yang berakar sejak kemerdekaannya pada 1947.

"Mereka punya 1,4 miliar orang, tetapi mereka bisa melakukan transisi pemerintahan secara damai. Itu bukan hal yang mudah. Ini adalah bukti bahwa demokrasi berfungsi, bahkan dalam skala yang sangat besar,"

demikian inti pernyataan Prabowo yang menggemakan optimisme terhadap model demokrasi non-Barat.

Namun, pujian tersebut membuka ruang diskursus lebih lebar: apakah India benar-benar merupakan cetak biru demokrasi ideal yang layak dijadikan rujukan, atau justru terdapat distorsi di balik stabilitas yang tampak di permukaan?

Di Balik Stabilitas: Prestasi versus Problem Struktural

Secara prosedural, India memang berhasil menjalankan demokrasi elektoral secara konsisten. Transisi terbaru—dari Kongres ke BJP, lalu berlanjutnya pemerintahan Narendra Modi—memperlihatkan bahwa mekanisme konstitusional tetap dihormati. Komisi Pemilihan India (ECI) dipandang sebagai lembaga independen berkredibilitas yang mampu mengawal pemungutan suara raksasa dengan tingkat partisipasi pemilih yang kompetitif.

Di sisi lain, sejumlah lembaga pemantau demokrasi global memberikan catatan kritis. Laporan Freedom House beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa India mengalami kemunduran dalam indikator kebebasan sipil. Negara dengan populasi Hindu mayoritas ini dituding menghadapi:

• Meningkatnya polarisasi komunal, khususnya terhadap minoritas Muslim, yang dianggap mengikis sekularisme sebagai fondasi negara.
• Tekanan terhadap pers independen dan ruang sipil, termasuk penggunaan undang-undang kontroversial untuk membungkam kritik.
• Konsentrasi kekuasaan eksekutif yang dinilai menggerus peran parlemen dan yudikatif sebagai penyeimbang.

Dengan demikian, stabilitas yang dipuji Prabowo bisa dibaca dalam dua kerangka: sebagai kematangan institusional, atau sebagai hasil dari dominasi mayoritarian yang meredam friksi melalui kekuatan politik ketimbang konsensus sejati.

Pelajaran untuk Indonesia: Selektif Mengadopsi Model

Apabila Indonesia ingin menimba inspirasi dari India, parameter keberhasilan tidak bisa hanya bertumpu pada lancarnya pemilu lima tahunan. Kualitas demokrasi—termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan, kebebasan berpendapat, dan independensi lembaga pengawas—harus menjadi tolok ukur yang sama pentingnya. Pujian Prabowo sah secara diplomatis dan mengandung kebenaran faktual tentang ketangguhan prosedural India, tetapi adopsi mentah-mentah tanpa mempertimbangkan kontradiksi internalnya justru dapat kontraproduktif bagi konsolidasi demokrasi Indonesia.

Perbandingan Perspektif

Pro: India membuktikan bahwa demokrasi elektoral skala raksasa dapat berjalan stabil; transisi pemerintahan damai mencerminkan akseptansi elite politik terhadap hasil pemilu; ECI menjadi contoh kelembagaan independen yang fungsional; partisipasi pemilih yang tinggi menunjukkan legitimasi sistem. Indonesia dapat mempelajari manajemen logistik pemilu dan desain federalisme India dalam mengelola keberagaman.

Kontra: Stabilitas prosedural tidak otomatis mencerminkan kualitas demokrasi substantif; India mengalami defisit dalam kebebasan sipil dan inklusivitas sosial; pujian selektif berpotensi mengabaikan erosi institusi pengawas di bawah tekanan eksekutif; keberhasilan elektoral tidak serta-merta menjamin tegaknya hak asasi manusia atau perlindungan minoritas—aspek yang krusial bagi Indonesia sebagai negara majemuk.