Surabaya — Pemkot Tegaskan Urus Pindah KK Gratis Tanpa Biaya

Pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh proses pengurusan pindah Kartu Keluarga (KK) tidak dikenakan biaya serupiah pun. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya sebagai respons atas keresahan warga yang kerap mendengar adanya permintaan uang di lapangan. “Mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga penerbitan KK baru, semuanya nol rupiah. Apabila ada yang meminta, warga wajib melapor,” ujar seorang pejabat Dispendukcapil. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemkot menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang transparan dan bebas dari praktik koruptif. Meski demikian, di tengah optimisme digitalisasi dan kemudahan akses, problem pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik masih menjadi momok yang belum sepenuhnya tuntas.

Analisis: Antara Aksesibilitas dan Kerentanan Penyalahgunaan

Penggratisan biaya administrasi kependudukan mendapat sambutan positif karena meringankan beban warga, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Dalam skema ideal, nol biaya berarti nol celah bagi oknum untuk menyelewengkan pungutan. Namun, praktik di banyak daerah menunjukkan bahwa layanan gratis justru dapat membuka modus baru pungli terselubung—mulai dari dalih “biaya percepatan”, “uang rokok”, hingga tarif tidak resmi yang dikemas sebagai sumbangan sukarela. Di Surabaya, meski regulasi sudah tegas, risiko tetap ada selama pengawasan tidak berjalan optimal dan budaya melapor belum kuat di masyarakat.

“Kebijakan gratis tanpa birokrasi yang sederhana seringkali menjadi bumerang. Warga cenderung memilih jalan pintas melalui calo karena malas antre atau tidak paham prosedur. Di sinilah oknum memanfaatkan momen,” ujar pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Dr. Rahardian Putra. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemudahan akses dan kecepatan layanan daring, serta ketegasan sanksi bagi pelanggar.

Implikasi dan Rekomendasi

Untuk meminimalkan kontra, Pemkot Surabaya perlu memperkuat tiga aspek. Pertama, perluasan kanal pengaduan digital yang responsif agar laporan warga segera ditindaklanjuti. Kedua, penerapan sanksi progresif mulai dari teguran tertulis hingga pemecatan bagi ASN yang terbukti meminta uang, serta ancaman pidana bagi calo berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Ketiga, edukasi massif melalui media sosial dan balai RW tentang prosedur resmi agar warga tidak mudah tertipu. Jika ketiga pilar ini berjalan, klaim gratis tidak akan berhenti sebagai slogan politik, melainkan menjadi realitas pelayanan yang dirasakan seluruh warga.

Dengan demikian, kebijakan gratis pindah KK di Surabaya adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada integritas petugas dan partisipasi aktif warga dalam mengawasi. Pro: Layanan publik inklusif, tanpa beban biaya, dan mendukung integritas birokrasi. Kontra: Risiko pungli terselubung, antrean panjang, dan ketergantungan pada pengawasan ketat. Keseimbangan antara akses dan pengawasan menjadi kunci.