Prabowo Puji Demokrasi India, Transisi Damai 1,4 Miliar Jiwa

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap ketangguhan demokrasi India dalam acara komunitas India di Jakarta International Convention Center, Selasa malam (7/7/2026). Di hadapan audiens yang memadati JICC, Senayan, Prabowo secara khusus menyoroti kemampuan negara Asia Selatan itu menjaga stabilitas transisi pemerintahan meski memiliki populasi mencapai 1,4 miliar jiwa—menjadikannya demokrasi terpadat di dunia. “Demokrasi bukanlah jalan yang mudah, terkadang sangat berantakan. Namun saya pikir kita sepakat bahwa itu adalah sistem terbaik untuk keadilan, harapan, dan inklusivitas,” ujar Prabowo, menekankan kompleksitas sekaligus legitimasi sistem demokrasi sebagai fondasi kehidupan bernegara yang adil.

Pernyataan ini muncul dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-India yang semakin erat, sekaligus merefleksikan pengalaman pribadi Prabowo sebagai pemimpin yang lahir dari proses demokratis. Pujian tersebut tidak hanya bersifat seremonial; ia menyiratkan pengakuan terhadap model demokrasi yang mampu bertahan di tengah tantangan keberagaman etnis, bahasa, dan agama yang ekstrem. India, dengan lebih dari 900 juta pemilih dalam pemilu terakhirnya, telah berulang kali membuktikan bahwa skala bukanlah penghalang bagi praktik demokrasi—sebuah narasi yang tampaknya ingin ditekankan Prabowo di hadapan komunitas diaspora India.

Analisis Dua Sisi: Keunggulan dan Sisi Gelap Demokrasi India

Di permukaan, keberhasilan India menyelenggarakan pemilu damai dan transisi kekuasaan yang tertib adalah pencapaian monumental. Sejak kemerdekaannya pada 1947, India telah mengalami 17 kali pemilu umum tanpa satu pun kudeta militer atau pembatalan hasil pemilu oleh kekuatan non-demokratis. Stabilitas prosedural ini menjadi argumen kuat bahwa demokrasi bukan sekadar sistem Barat, melainkan mekanisme universal yang bisa berakar di dunia Timur. Namun, analis politik dari Centre for Policy Research, Ananya Sharma, mengingatkan bahwa “stabilitas prosedural tidak sama dengan kesehatan demokrasi. India menghadapi erosi kebebasan sipil yang mengkhawatirkan di bawah tekanan populisme mayoritarian.”

Kritik terhadap model India muncul dari berbagai indikator. Organisasi seperti Freedom House dan V-Dem Institute mencatat penurunan skor kebebasan sipil India dalam satu dekade terakhir, terutama terkait perlakuan terhadap minoritas Muslim dan penggunaan undang-undang anti-teror terhadap aktivis. Sementara itu, Indonesia—yang sering dibandingkan sebagai demokrasi besar dunia ketiga—menghadapi tantangan serupa, seperti penyempitan ruang sipil dan politisasi identitas, namun dalam skala yang lebih kecil. Di sinilah kekhawatiran muncul: jika India dijadikan model tanpa kritik, bisa jadi Indonesia justru mengadopsi kelemahan yang sama, yaitu demokrasi yang stabil secara elektoral namun rapuh secara substansial.

Pembelajaran dan Jebakan bagi Indonesia

Prabowo benar bahwa transisi damai di negara sebesar India adalah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam konteks Asia, di mana negara seperti Myanmar dan Thailand masih bergulat dengan kudeta militer, stabilitas elektoral India adalah anomali positif. Indonesia sendiri memiliki pengalaman transisi damai selama tiga dekade terakhir, meskipun dengan catatan polarisasi akut pada Pemilu 2014 dan 2019. Maka, pujian Prabowo bisa dimaknai sebagai upaya memperkuat legitimasi demokrasi domestik di tengah sinyalemen apatisme publik terhadap proses elektoral.

Namun demikian, idealisasi demokrasi India tanpa menyebut kelemahannya berisiko memberikan potret yang tidak utuh. India saat ini dipimpin oleh koalisi besar yang sering dikritik karena mengabaikan hak minoritas dan memusatkan kekuasaan secara eksesif. Jika Indonesia ingin belajar dari India, pelajaran terbesarnya adalah bahwa populasi besar dan pemilu reguler bukanlah jaminan demokrasi yang sehat. Diperlukan penguatan institusi independen, perlindungan hak minoritas, dan ruang publik yang inklusif agar demokrasi tidak sekadar menjadi ritual lima tahunan.

Pro: Demokrasi India membuktikan bahwa sistem pemilu multi-partai bisa berfungsi dalam skala raksasa dengan keberagaman tinggi, memberikan preseden historis bahwa stabilitas elektoral mungkin dicapai di negara berkembang dengan kemajemukan ekstrem. Transisi damai selama hampir delapan dekade adalah modal sosial luar biasa bagi legitimasi demokrasi di Asia.
Kontra: Fokus sempit pada stabilitas prosedural mengabaikan penurunan kualitas demokrasi substansial, termasuk pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi minoritas, dan konsentrasi kekuasaan yang mengancam prinsip checks and balances—justru bertentangan dengan cita-cita inklusivitas yang disampaikan Prabowo sendiri.