Prabowo Akui Gaji Guru dan PNS Kurang Baik, Singgung Uang Negara Diambil

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia masih jauh dari kata layak. Dalam sebuah kesempatan, ia mengungkapkan akar permasalahan ini bukan semata karena keterbatasan fiskal, melainkan akibat praktik pencurian uang negara yang masih marak terjadi.

Faktor Kebocoran Anggaran

Pernyataan ini disampaikan Presiden saat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Dalam forum yang dihadiri para ulama dan tokoh masyarakat itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemahaman kolektif mengenai kondisi keuangan negara yang sebenarnya.

Presiden menjelaskan bahwa uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil dan pendidik, selama ini terus-menerus disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Akibatnya, upaya untuk menaikkan gaji guru dan PNS kerap terbentur pada realita bahwa anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya kan, karena uangnya nggak ada, diambil terus, saudara-saudara," kata Presiden Prabowo di hadapan peserta Munas dan Konbes NU.

Pernyataan ini sontak mendapatkan perhatian serius dari para peserta yang hadir. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, warga NU diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal penggunaan uang negara.

Dampak bagi Guru dan PNS

Laporan yang dihimpun media kami menunjukkan bahwa isu kebocoran anggaran telah menjadi momok yang menghantui reformasi birokrasi selama bertahun-tahun. Meski pemerintah telah berulang kali menggulirkan program kenaikan gaji dan tunjangan, realisasi di lapangan sering kali tidak sepadan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar.

Secara khusus, Presiden menyoroti profesi guru sebagai tulang punggung pendidikan nasional yang hingga kini masih harus berjuang dengan kesejahteraan yang minim. Kondisi ini diperparah dengan tidak maksimalnya alokasi dana pendidikan karena kebocoran di berbagai sektor. Presiden menegaskan bahwa akar persoalannya bukan pada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, melainkan pada rantai birokrasi dan penegakan hukum yang belum mampu menutup keran kebocoran secara total.

Dengan pernyataan ini, Presiden seakan ingin mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya warga NU, untuk bersama-sama mengawasi pengelolaan keuangan negara. Harapannya, dengan tertutupnya celah-celah pencurian uang rakyat, maka anggaran untuk menaikkan gaji guru dan PNS dapat direalisasikan tanpa kendala berarti.