PR Hakim untuk Jaksa Usut Nadiem Pakai TPPU

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak tuntutan jaksa penuntut umum terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 4,8 triliun. Dalam sidang putusan yang digelar pada Selasa (30/6/2026), hakim menilai bahwa jalur hukum yang ditempuh jaksa dalam mengajukan permohonan tersebut tidak tepat.

Penolakan ini menjadi sorotan lantaran nilai uang pengganti yang diminta oleh jaksa merupakan salah satu angka fantastis dalam sejarah penanganan perkara korupsi di Indonesia. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam proyek pengadaan perangkat Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan Nadiem Makarim. Jaksa meyakini adanya kerugian negara yang signifikan serta ketidakseimbangan antara profil harta kekayaan Nadiem dengan penghasilannya sebagai penyelenggara negara.

Berdasarkan laporan tim jurnalis Beritadua.com di lapangan, suasana sidang berlangsung tegang saat hakim membacakan pertimbangannya. Hakim menekankan bahwa meskipun majelis memahami semangat jaksa untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara, langkah hukum yang diambil harus tetap berjalan dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. "Menimbang pada permohonan kedua sebesar Rp 4 triliun sekian yang dilarikan sebagai peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian Pasal 37 dan Pasal 37A UU Tipikor, majelis hakim memahami semangat memaksimalkan pemulihan keuangan negara yang melandasinya, namun semangat tersebut harus berjalan dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas," ujar hakim dalam petikan putusannya.

Analisis Jalur Hukum dan "PR" untuk Jaksa

Keputusan majelis hakim ini secara tidak langsung memberikan "pekerjaan rumah" (PR) bagi tim jaksa. Hakim mengindikasikan bahwa filosofi pemulihan aset yang didasarkan pada ketidakseimbangan kekayaan melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian—sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Tipikor—membutuhkan dasar dan konstruksi hukum yang lebih solid. Majelis menilai bahwa mengejar aset yang diduga berasal dari peningkatan harta secara tidak wajar tidak bisa serta merta digabungkan begitu saja dalam surat tuntutan perkara pokok tanpa melalui pembuktian yang tepat.

Sumber Beritadua.com di lingkungan penegakan hukum menyebutkan bahwa hakim sebenarnya membuka peluang bagi jaksa untuk menempuh jalur hukum lain, khususnya penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jalur TPPU dianggap lebih relevan untuk menyasar aset-aset yang diduga disembunyikan atau dialihkan oleh terdakwa guna mengaburkan asal-usul harta kekayaannya. Dengan kata lain, hakim mempersilakan jaksa untuk mengusut Nadiem menggunakan instrumen TPPU, alih-alih menyandarkan permintaan uang pengganti murni pada perhitungan selisih Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Di pihak lain, tim kuasa hukum Nadiem Makarim menyambut baik pertimbangan hakim tersebut. Mereka menilai putusan ini telah mengembalikan marwah asas praduga tak bersalah dan memastikan bahwa proses hukum tidak dijalankan secara serampangan hanya demi mengejar target pengembalian kerugian negara. Meski demikian, publik kini menantikan langkah selanjutnya dari Kejaksaan, apakah mereka akan menerima putusan ini atau justru segera mempersiapkan strategi baru dengan membuka penyelidikan terpisah menggunakan pendekatan TPPU untuk menelusuri aliran dana senilai triliunan rupiah yang sebelumnya dituntutkan tersebut.