PLTS 100 GW dan Klaim Penghematan Subsidi Listrik Rp 73 T

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per September 2026, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) rampung dalam tiga tahun. Proyek ini diklaim mampu menekan beban subsidi listrik hingga Rp 73 triliun per tahun. Angka itu setara dengan sekitar 20% dari total subsidi dan kompensasi energi yang dialokasikan dalam APBN 2026 yang mencapai kisaran Rp 360 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penghematan tersebut berasal dari pengurangan pembelian bahan bakar pembangkit fosil, khususnya diesel dan batu bara, yang selama ini menopang sistem kelistrikan di daerah terisolasi. "Dengan PLTS 100 GWp, ketergantungan pada energi impor dan bahan bakar fosil berkurang signifikan, sehingga subsidi bisa dialihkan ke sektor produktif," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.

Di Satu Sisi: Logika Penghematan yang Masuk Akal

Secara fundamental, argumen penghematan Rp 73 triliun memiliki dasar yang bisa dijelaskan. Harga pokok penyediaan (BPP) listrik dari PLTS dengan penyimpanan baterai di kawasan timur Indonesia berkisar USD 0,08–0,11 per kWh, jauh lebih murah dibanding pembangkit diesel yang bisa mencapai USD 0,25–0,35 per kWh. Jika 100 GWp mampu menggantikan sebagian pembangkit diesel dan batu bara, maka penghematan fiskal bukan hal mustahil.

Selain itu, tren penurunan harga panel surya global year-on-year turut memperkuat proyeksi ini. Menurut data International Renewable Energy Agency (IRENA), biaya instalasi PLTS skala utilitas turun sekitar 12–15% per tahun dalam lima tahun terakhir. Indonesia, sebagai negara tropis dengan radiasi matahari rata-rata 4,8 kWh/m²/hari, memiliki keunggulan geografis yang jarang dimiliki negara lain.

Dari sisi likuiditas anggaran, penghematan subsidi berarti ruang fiskal lebih lega. Dana tersebut dapat dialihkan untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Rasio subsidi energi terhadap belanja negara yang selama ini berkisar 8–10% berpotensi turun ke level 6–7% dalam tiga tahun.

"Transisi energi bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal efisiensi fiskal. Setiap dolar yang tidak dibakar untuk bahan bakar fosil adalah dolar yang bisa diinvestasikan kembali," kata seorang ekonom energi dari lembaga riset independen.

Di Sisi Lain: Tantangan Realisasi dan Sentimen Pasar

Namun, klaim penghematan Rp 73 triliun perlu diuji dengan skeptisisme yang sehat. Proyek 100 GWp dalam tiga tahun adalah target yang sangat ambisius. Sebagai perbandingan, kapasitas terpasang PLTS Indonesia hingga akhir 2025 baru sekitar 1,5 GWp. Artinya, diperlukan lonjakan kapasitas lebih dari 6.500% dalam waktu singkat. Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga rantai pasok, tenaga kerja terampil, dan kesiapan jaringan transmisi.

Masalah intermitensi juga menjadi catatan. PLTS hanya menghasilkan listrik saat matahari bersinar, sehingga membutuhkan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS) yang harganya masih mahal. Jika BESS tidak disiapkan, penghematan subsidi bisa tergerus oleh kebutuhan pembangkit cadangan berbasis gas atau diesel.

Dari sisi pasar, capital outflow di sektor energi konvensional berpotensi menimbulkan gejolak. Perusahaan batu bara dan minyak yang selama ini menikmati kontrak jangka panjang mungkin menghadapi penurunan valuasi. Sentimen pasar terhadap saham-saham energi fosil bisa tertekan, sementara emiten energi terbarukan justru diuntungkan.

Rasio elektrifikasi Indonesia saat ini mencapai 99,7%, tetapi kualitas pasokan masih tidak merata. Proyek PLTS 100 GWp harus memastikan tidak hanya kuantitas, tetapi juga keandalan. Tanpa perencanaan yang matang, target penghematan Rp 73 triliun bisa berubah menjadi beban baru.

Proyeksi dan Indeks Keberlanjutan

Jika terealisasi, proyek ini akan mendorong indeks ketahanan energi nasional naik signifikan. Porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional yang saat ini sekitar 13–14% dapat melonjak ke 23–25% pada 2029. Ini sejalan dengan komitmen Net Zero Emission 2060.

Namun, pemerintah perlu transparan dalam metodologi perhitungan penghematan. Apakah angka Rp 73 triliun sudah memperhitungkan biaya investasi awal, operasional, dan pemeliharaan? Tanpa penjelasan rinci, klaim ini berisiko menjadi janji politik tanpa dasar.

Portofolio energi Indonesia sedang diuji. Di satu sisi, transisi energi menawarkan efisiensi dan keberlanjutan. Di sisi lain, realisasi di lapangan penuh tantangan struktural. Yang diperlukan bukan hanya target besar, tetapi juga eksekusi yang terukur dan akuntabel.