Peringatan Prabowo ke Pihak yang Bayar-bayar Demo

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang diduga membiayai dan menunggangi aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang dianggap dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pernyataan di Acara Petani dan Nelayan

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Acara yang berlangsung megah itu dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, pejabat tinggi negara, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden semula membahas program ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, namun menyelipkan tanggapan atas dinamika politik terkini, khususnya maraknya aksi unjuk rasa.

Prabowo Mengaku Tahu Aktor di Balik Demonstrasi

"Saya tahu siapa aktor-aktor di balik demo-demo yang terjadi belakangan ini. Ada pihak-pihak yang membayar untuk menunggangi aspirasi rakyat," ujar Prabowo dengan nada serius disambut tepuk tangan hadirin. Meski tidak merinci nama atau kelompok tertentu, pernyataan tersebut jelas menjadi sinyal kuat bahwa aparat keamanan tengah melakukan pendalaman terhadap aktor intelektual di balik kerusuhan yang mewarnai sejumlah demonstrasi.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, aksi demonstrasi di beberapa kota besar dalam pekan terakhir memang diwarnai insiden pembakaran fasilitas umum dan bentrokan dengan aparat. Pemerintah menduga ada upaya sistematis dari kelompok tertentu yang memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk mencapai agenda politik terselubung.

"Saya ingatkan, hentikan permainan ini. Jangan coba-coba mengganggu ketertiban negara kami. Pemerintah akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Presiden di hadapan ribuan peserta Penas.

Konteks Demonstrasi dan Peringatan Lanjutan

Meski tidak secara khusus menyebut isu pemicu demonstrasi, Presiden menekankan bahwa hak menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, namun tidak boleh disalahgunakan untuk merusak dan menciptakan kekacauan. "Demo silakan, tapi jangan dibayar untuk bikin onar. Itu bukan demokrasi, itu kejahatan," imbuhnya.

Para menteri yang mendampingi, termasuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, turut memberikan pernyataan senada usai acara. Mereka memastikan koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Intelijen Negara dan Polri, terus diperkuat untuk mengungkap dalang dan penyandang dana aksi-aksi yang mengarah pada upaya delegitimasi pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia yang dihubungi terpisah oleh Beritadua.com menilai pernyataan tegas Presiden merupakan langkah strategis untuk memberi efek gentar sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir. Namun, ia mengingatkan agar penindakan tetap mengedepankan koridor hukum dan hak asasi manusia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari kelompok masyarakat sipil yang kerap menggelar aksi. Publik kini menunggu langkah konkret aparat menyusul ultimatum dari kepala negara.

Laporan: Beritadua.com | Editor: Tim Redaksi