Pemkot Pekanbaru Gratiskan Biaya SMP Swasta dan MTs, Tak Hanya Sekolah Negeri

PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru memperluas cakupan program pendidikan gratis yang tidak lagi terbatas pada sekolah negeri. Melalui kebijakan Zero Putus Sekolah, seluruh biaya pendidikan siswa di sejumlah SMP swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) mitra pemerintah daerah kini sepenuhnya ditanggung oleh APBD.

Kebijakan ini memastikan tidak ada satu pun anak di ibu kota Provinsi Riau tersebut yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya maupun kuota penerimaan di sekolah negeri. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan komitmen tersebut secara tegas dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

"Jadi orang tua tidak perlu risau soal biaya sekolah anak. Kalau tidak lulus atau tidak tertampung di sekolah negeri, bisa masuk ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemko Pekanbaru dan biayanya ditanggung penuh oleh pemerintah."

Program Zero Putus Sekolah yang digagas Agung Nugroho ini menjadi jaring pengaman sosial di sektor pendidikan. Langkah ini mengantisipasi potensi putus sekolah akibat dua faktor utama: keterbatasan ekonomi keluarga dan terbatasnya daya tampung sekolah negeri yang kerap menjadi persoalan klasik setiap tahun ajaran baru.

Berdasarkan laporan media kami, sejumlah SMP swasta dan MTs telah menjalin kerja sama resmi dengan Pemkot Pekanbaru. Sekolah-sekolah mitra ini wajib menerima siswa yang direkomendasikan pemerintah kota tanpa memungut biaya sepeser pun dari orang tua, karena seluruh pendanaan telah dialokasikan melalui skema kerja sama yang dianggarkan pemerintah daerah.

Kebijakan ini menempatkan Pekanbaru sebagai salah satu daerah dengan terobosan progresif dalam menjamin akses pendidikan dasar sembilan tahun yang inklusif. Tidak hanya mengandalkan sekolah negeri, Pemkot Pekanbaru juga mengoptimalkan peran lembaga pendidikan swasta dan madrasah sebagai mitra strategis penuntasan wajib belajar. Orang tua kini memiliki alternatif lebih luas tanpa kecemasan finansial, sejalan dengan komitmen kepala daerah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.