Pemerintah Siap Ambil Alih PT Granito Jika Operasional Dihentikan

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengungkapkan adanya rencana tegas pemerintah untuk mengambil alih operasional PT Granito. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran akan kelangsungan nasib ratusan buruh yang telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat antara pemerintah dan perwakilan buruh. Menurutnya, pemerintah tidak akan tinggal diam jika perusahaan tetap menutup operasionalnya meski telah diberikan keringanan berupa penurunan harga gas industri.

"Di rapat kemarin pemerintah memutuskan, khusus untuk PT Granito, kalau pengusahanya tidak melanjutkan, pemerintah akan mengambil alih," ujar Andi Gani di Kantor KSPSI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Saat ini, sebanyak 447 anggota KSPSI telah terimbas gelombang PHK di perusahaan tersebut. Angka ini menjadi pendorong utama desakan kepada pemerintah untuk segera bertindak menyelamatkan nasib para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

Andi Gani menegaskan bahwa penurunan harga gas industri yang telah diberikan pemerintah seharusnya menjadi insentif yang cukup bagi perusahaan untuk bangkit. Ia menyebut bahwa jika dengan kebijakan insentif tersebut perusahaan tetap memilih menghentikan usaha, maka opsi pengambilalihan menjadi mutlak dilakukan demi keselamatan buruh.

"Kalau perusahaan tidak sanggup, sedangkan harga gas sudah diturunkan tidak sangat luar biasa, tetap tidak melanjutkan usahanya, pemerintah saya tegaskan akan mengambil alih perusahaan tersebut untuk keselamatan para buruh yang ada yang sudah diputuskan di PHK," tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah menempuh jalur perlindungan tenaga kerja secara maksimal di sektor industri keramik dan granit. Langkah pengambilalihan semacam ini bukanlah yang pertama kali diwacanakan, namun tetap menjadi opsi terakhir yang jarang digunakan karena kompleksitas hukum dan manajerial yang menyertainya.

Para buruh yang tergabung dalam KSPSI berharap agar opsi drastis ini dapat direalisasikan segera jika perusahaan benar-benar tidak melanjutkan produksinya. Mereka menilai bahwa penutupan PT Granito tidak hanya berdampak pada 447 anggota KSPSI, tetapi juga berpotensi meluas ke pekerja lainnya serta ekonomi lokal di sekitar lokasi pabrik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Granito belum memberikan tanggapan resmi terkait ancaman pengambilalihan oleh pemerintah. Namun, isu ini dipastikan akan terus bergulir seiring dengan tenggat waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk memberikan keputusan akhir atas kelanjutan bisnisnya.

Laporan dari media kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terkini terkait langkah pemerintah dalam menyelamatkan ratusan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan secara permanen.