Pemerintah Rancang Solusi Permanen Ekosistem Peternakan Nasional

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik per kuartal III 2026, sektor peternakan nasional masih menghadapi tekanan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kontribusi subsektor peternakan terhadap Produk Domestik Bruto pertanian berada di kisaran 12,4 persen, sementara pertumbuhan tahunannya (year-on-year) tercatat hanya 2,7 persen—lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan yang mencapai 3,9 persen. Angka ini menjadi latar belakang langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan kesiapannya merumuskan solusi permanen bagi ekosistem peternakan, mulai dari hulu pasokan pakan hingga hilir pengolahan produk.

Persoalan Hulu: Ketergantungan Pakan Impor dan Fluktuasi Harga Jagung

Di satu sisi, pemerintah menilai persoalan utama terletak pada rantai pasok pakan. Harga jagung pipilan kering di tingkat petani mengalami kenaikan dari sekitar Rp4.200 per kilogram pada 2024 menjadi Rp5.100 per kilogram pada 2026, atau naik sekitar 21,4 persen dalam dua tahun. Kenaikan ini berdampak langsung pada struktur biaya peternak, mengingat komponen pakan menyumbang 60 hingga 70 persen dari total biaya produksi unggas dan ruminansia.

Di sisi lain, kalangan pelaku usaha menilai intervensi harga pakan tidak cukup tanpa perbaikan tata niaga bahan baku impor. Bungkil kedelai dan jagung impor masih menjadi penopang utama formulasi pakan komersial, sehingga pergerakan nilai tukar rupiah dan sentimen pasar global terhadap komoditas pangan tetap memengaruhi likuiditas industri. Pelemahan rupiah sebesar 3,8 persen terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang 2026 turut menambah beban biaya bahan baku impor.

"Ketahanan pangan tidak bisa dibangun dari kebijakan jangka pendek. Kita butuh struktur yang tahan guncangan, bukan sekadar stabilisasi harga sesaat," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan resminya.

Hilir: Pengolahan Produk dan Nilai Tambah yang Belum Optimal

Dari sisi hilir, rasio pengolahan produk peternakan nasional masih tertinggal. Data menunjukkan bahwa sekitar 78 persen produk peternakan dijual dalam bentuk segar tanpa pengolahan lanjutan, sementara hanya 22 persen yang masuk ke rantai pengolahan bernilai tambah. Bandingkan dengan Malaysia yang telah mencapai 41 persen dan Thailand 48 persen pada periode yang sama. Kesenjangan ini menimbulkan dua implikasi: pertama, nilai tambah yang hilang dari perekonomian domestik; kedua, kerentanan terhadap gejolak harga di tingkat produsen karena tidak ada mekanisme penyerap kelebihan pasokan.

Pro: pengembangan industri pengolahan akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat fundamental neraca perdagangan melalui substitusi impor produk olahan. Kontra: tanpa infrastruktur rantai dingin (cold chain) yang memadai dan akses pembiayaan berbunga rendah, hilirisasi berisiko hanya menguntungkan pelaku besar dan meminggirkan peternak rakyat yang menguasai sekitar 85 persen populasi sapi dan 60 persen populasi unggas nasional.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Sejumlah lembaga memproyeksikan konsumsi daging nasional tumbuh 4,1 persen pada 2027 seiring peningkatan pendapatan per kapita dan urbanisasi. Namun, proyeksi ini menghadapi risiko apabila populasi ternak tidak tumbuh sebanding. Populasi sapi potong tercatat sekitar 18,6 juta ekor dengan pertumbuhan hanya 1,2 persen per tahun, sementara permintaan tumbuh lebih cepat. Indeks Nilai Tukar Peternak (NTP) berada di level 104,3—secara teknis di atas 100, namun masih rapuh terhadap guncangan biaya input.

Dari perspektif investasi, valuasi perusahaan peternakan terbuka masih mencerminkan sentimen hati-hati. Rasio harga terhadap laba (price-to-earnings) sektor ini bergerak di kisaran 9,4 kali, di bawah rata-rata sektor konsumsi primer sebesar 13,2 kali. Ini mengindikasikan pasar menunggu bukti implementasi kebijakan sebelum memberi premi valuasi lebih tinggi.

Yang perlu dicermati, solusi permanen menuntut konsistensi lintas kementerian dan lintas rezim kebijakan. Tanpa penguatan data peternakan, tata kelola pakan yang terintegrasi, serta akses pembiayaan yang inklusif bagi peternak kecil, ekosistem peternakan berisiko kembali berputar pada pola kebijakan reaktif yang selama ini menjadi tren. Portofolio kebijakan yang berkelanjutan—bukan sekadar program musiman—akan menjadi penentu apakah sektor ini mampu keluar dari lingkaran kerentanan struktural menuju ketahanan pangan yang sesungguhnya.