Pemerintah Kota Langsa Perkuat Peran Ulama dalam Pembangunan Melalui Halaqah 2026

LANGSA — Pemerintah Kota Langsa kembali menunjukkan komitmennya dalam menjadikan ulama dan pimpinan dayah sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Hal tersebut tergambar jelas dalam penyelenggaraan Halaqah Ulama dan Pimpinan Dayah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa, Selasa (7/7).

Forum yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Kota Langsa, Al Azmi SSTP MAP, mewakili Wali Kota Jeffry Sentana S Putra SE, ini dirancang sebagai ruang dialog strategis antara pemerintah dan para pemuka agama. Tujuan utamanya adalah menghimpun gagasan dan rekomendasi konkret untuk menyukseskan 22 Program Unggulan ‘Langsa Juara’.

“Pemerintah Kota Langsa meyakini bahwa sinergi antara ulama dan umara merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Dengan kebersamaan, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta mewujudkan Kota Langsa yang religius, maju, dan bermartabat,” ujar Al Azmi membacakan sambutan Wali Kota.

Dalam konteks Aceh yang memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam, posisi ulama dan pimpinan dayah tidak sekadar sebagai tokoh spiritual, melainkan juga sebagai pilar sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan mereka dalam perumusan kebijakan publik dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah selaras dengan nilai-nilai Islam dan aspirasi lokal.

Ketua MPU Kota Langsa, Tgk H Shalahuddin SUd, dalam laporannya menekankan bahwa Halaqah Ulama Dayah 2026 merupakan ikhtiar kolektif untuk memperkuat kontribusi nyata ulama dalam pembangunan. “Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif, bukan sekadar seremonial belaka,” tegasnya.

Analisis Dua Sisi: Sinergi yang Menjanjikan, Namun Butuh Implementasi Hati-hati

Di satu sisi, inisiatif ini patut diapresiasi sebagai bentuk pengarusutamaan nilai-nilai agama dalam pembangunan. Langsa dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengintegrasikan kearifan lokal dan otoritas keagamaan ke dalam kerangka pemerintahan modern. Potensi keberhasilannya terletak pada legitimasi sosial yang kuat—masyarakat cenderung lebih percaya pada program yang direstui oleh tokoh agama yang mereka hormati.

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, potensi ketegangan antara pendekatan teknokratis dan pertimbangan keagamaan dalam pembuatan kebijakan. Kedua, risiko bahwa forum semacam ini hanya menjadi alat justifikasi kebijakan pemerintah tanpa memberikan ruang kritis yang sejati bagi para ulama. Ketiga, perlunya mekanisme yang jelas untuk menerjemahkan rekomendasi halaqah menjadi kebijakan konkret agar tidak berhenti di tataran wacana.

Efektivitas sinergi ini akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menindaklanjuti masukan dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu diwaspadai potensi politisasi agama yang dapat mengaburkan tujuan awal pembangunan.

Secara umum, Halaqah Ulama dan Pimpinan Dayah 2026 merupakan langkah maju yang positif, asalkan dijalankan dengan tata kelola yang baik dan komitmen yang tulus dari kedua belah pihak.

Perbandingan Ringkas:

Pro: Memperkuat legitimasi sosial program pembangunan; menyelaraskan kebijakan dengan nilai-nilai Islam; meningkatkan partisipasi tokoh agama dalam pemerintahan; potensi menciptakan model pembangunan berbasis komunitas yang inklusif di Aceh.

Kontra: Risiko forum menjadi seremonial tanpa dampak nyata; potensi ketegangan antara logika teknokratis dan pandangan keagamaan; belum jelasnya mekanisme tindak lanjut; kemungkinan politisasi agama jika tidak dikelola secara netral.

Disusun oleh kontributor redaksi berdasarkan laporan kegiatan MPU dan Pemko Langsa.