Pemerintah Hormati Pro-Kontra Kebijakan, Bakom RI Pastikan Tak Ada Rekayasa Demonstran MBG

Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Di tengah ramainya aksi unjuk rasa, beredar spekulasi yang menyebutkan bahwa demonstrasi tersebut merupakan hasil pengondisian dari pihak pemerintah. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyatakan tidak ada rekayasa di balik gelombang protes yang terjadi.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, saat ditemui di gedung Bakom RI, Jakarta, pada Rabu (24/6/2026). Menurut Kurnia, posisi pemerintah sangat jelas dalam memandang dinamika demokrasi di tanah air. Ia menekankan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, selama dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Pemerintah Hormati Suara Pendukung dan Pengkritik

Kurnia Ramadhana menjelaskan bahwa ruang dialog publik merupakan bagian integral dari proses pembuatan kebijakan. Ia menegaskan, tidak ada upaya untuk membungkam atau merekayasa suara-suara yang muncul dari masyarakat, baik itu dukungan maupun kritik terhadap program unggulan pemerintah.

"Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapa pun boleh menyatakan pendapat. Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut," ujar Kurnia dengan nada diplomatis.

Bantahan ini muncul menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap aksi-aksi demonstrasi MBG yang terjadi di berbagai daerah. Beberapa pihak mencurigai adanya mobilisasi massa terstruktur yang didanai oleh pemerintah untuk menciptakan opini publik tertentu. Namun, Bakom RI memastikan bahwa narasi tersebut tidak berdasar dan cenderung mengadu domba.

Dorongan untuk Diskursus Sehat

Lebih lanjut, Bakom RI mendorong agar perbedaan pandangan terkait MBG tidak lantas memicu perpecahan. Lembaga ini berharap semua pihak bisa menahan diri dan memanfaatkan mekanisme penyampaian pendapat yang telah disediakan negara. Kurnia menambahkan, kewajiban pemerintah adalah memastikan bahwa semua kebijakan berjalan transparan dan akuntabel, bukan malah menciptakan kesan adanya garis komando dari pusat dalam setiap aksi massa.

Dengan klarifikasi ini, Bakom RI berharap masyarakat dapat kembali fokus pada substansi program MBG, alih-alih terjebak dalam isu liar yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.