Pramono Panggil Manajemen Ojol, Bahas Solusi Parkir Tak Ganggu Trotoar

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas terkait permasalahan parkir kendaraan ojek online (ojol) yang kerap memakan badan trotoar dan ruang publik. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa penataan parkir ojol bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melainkan perlu ada keterlibatan aktif dari pihak manajemen perusahaan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Pramono telah mengambil inisiatif dengan memanggil manajemen perusahaan ojol untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Langkah ini diambil mengingat semakin maraknya keluhan warga terkait trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat parkir liar, sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki.

Pramono Ajak Manajemen Ojol Turun Tangan

Saat memberikan keterangan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (24/6/2026), Pramono secara gamblang menyatakan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemprov. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menciptakan ketertiban di ibu kota.

"Saya sudah meminta dan memanggil manajemen ojol untuk bersama-sama menangani ini. Nggak mungkin hanya pemerintah DKI Jakarta yang menangani," kata Pramono.

Pernyataan tersebut menekankan paradigma bahwa pengelolaan transportasi berbasis aplikasi, termasuk dampak operasionalnya seperti parkir, merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditanggung oleh ekosistem terkait. Tanpa adanya kerja sama dari penyedia layanan, upaya pemprov untuk menertibkan trotoar dinilai akan sulit membuahkan hasil yang maksimal.

Rencana pemanggilan manajemen ojol ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan konkret, misalnya penyediaan titik parkir khusus atau pengaturan jam operasional di kawasan padat. Hal ini sejalan dengan visi Pramono untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih tertib dan ramah terhadap pejalan kaki. Dalam kesempatan terpisah, Pramono juga sempat menyinggung soal pembangunan 11 rumah susun (rusun) baru tahun depan sebagai bagian dari dorongan untuk menghadirkan hunian vertikal yang layak bagi warga Jakarta. Inisiatif tersebut menunjukkan fokus gubernur pada penataan ruang dan infrastruktur kota secara menyeluruh, termasuk pengembalian fungsi trotoar bagi para pejalan kaki yang selama ini kerap terpinggirkan oleh kepentingan komersial.