Pemerintah dan Warga Sepakat Percepat Pemulihan Jalan dan Jembatan di Bener Meriah Pascabencana

Bener Meriah, Beritadua.com – Upaya pemulihan infrastruktur vital di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, memasuki babak baru. Pemerintah bersama masyarakat setempat secara resmi menyepakati serangkaian langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta jembatan yang rusak parah akibat bencana hidrometeorologi. Kesepakatan ini menjadi fondasi penting dalam memulihkan konektivitas dan aktivitas ekonomi warga yang sempat terputus.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang digelar di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Hadir pula perwakilan pemerintah pusat lainnya, jajaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, aparat TNI dan Polri, pihak Kejaksaan, serta para tokoh masyarakat yang mewakili suara warga terdampak.

Menyerap Aspirasi, Menetapkan Prioritas

Dalam forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan warga. Sejumlah titik kerusakan dilaporkan sangat mengganggu mobilitas, terutama akses menuju lahan pertanian, sekolah, dan pasar. Jembatan yang runtuh dan ruas jalan yang terputus membuat distribusi bantuan logistik sempat tersendat pada pekan-pekan awal pascabencana.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah pemulihan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, kami tidak hanya mengandalkan data dari atas, tetapi juga menyerap langsung masukan dari warga yang kesehariannya terdampak," ujar Tito Karnavian di hadapan peserta rapat, seperti dilansir media kami.

Beberapa usulan prioritas yang disepakati antara lain pembangunan kembali tiga jembatan utama yang menjadi urat nadi transportasi antar desa, peningkatan struktur jalan dengan material yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, serta pembentukan posko bersama untuk memonitor progres lapangan. Dana percepatan akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mekanisme pengawasan ketat.

Transparansi dan Pengawasan

Mendagri juga menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap proses rehabilitasi. Pihak Kejaksaan dan inspektorat akan dilibatkan secara aktif dalam pengawalan penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga serah terima proyek. “Tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun. Ini amanah untuk memulihkan hak-hak warga yang terdampak,” tambahnya.

Seorang tokoh masyarakat yang turut hadir, M. Yusuf (56), menyambut baik kesepakatan ini. Ia berharap realisasi di lapangan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Kalau hanya bicara tanpa aksi, kami sudah bosan. Tapi kali ini kami lihat langsung komitmen dari menteri dan semua pihak, jadi kami percaya jalan dan jembatan kami akan segera pulih,” ungkapnya kepada tim liputan media kami.

Adapun bencana hidrometeorologi yang melanda Bener Meriah beberapa waktu lalu telah menyebabkan longsor dan banjir bandang di 12 titik desa. Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat sedikitnya 18 unit rumah rusak berat, 7 jembatan putus, dan 10 ruas jalan yang tidak dapat dilalui. Kerugian material ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

Langkah Konkret Pekan Ini

Sebagai tindak lanjut langsung, Satgas PRR akan mengirimkan tim teknis untuk melakukan survei dan pengukuran ulang di seluruh titik kerusakan pada pekan ini. Hasil survei akan menjadi dasar penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebelum proses lelang fisik dimulai. Pemerintah berkomitmen agar semua akses vital dapat kembali difungsikan secara darurat dalam tempo dua bulan ke depan, dan permanen maksimal dalam enam bulan.

Dengan adanya kolaborasi multipihak ini, harapan masyarakat Bener Meriah untuk kembali beraktivitas normal semakin membuncah. Semua mata kini tertuju pada implementasi di lapangan, untuk membuktikan bahwa sinergi antara pusat, daerah, dan rakyat mampu membawa perubahan yang dijanjikan.