Pemerintah Antisipasi Lonjakan Permintaan Pertalite Pasca Kenaikan Pertamax, Distribusi SPBU Dipercepat

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara mengenai potensi migrasi besar-besaran konsumen ke bahan bakar Pertalite menyusul kebijakan penyesuaian harga Pertamax. Menyadari risiko perburuan BBM bersubsidi ini, pemerintah mengklaim telah menyiapkan strategi mitigasi pasokan agar tidak terjadi antrean panjang atau kelangkaan di lapangan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam melihat dinamika di masyarakat. Kepada kru media kami, ia menegaskan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan demi menjaga stabilitas stok Pertalite di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “Kami sudah mengantisipasi adanya perpindahan konsumen. Langkah penjagaan pasokan menjadi prioritas utama agar masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujar Laode.

Antisipasi Lonjakan Permintaan

Kekhawatiran utama pasca diumumkannya harga baru Pertamax adalah efek domino terhadap Pertalite yang memiliki selisih harga semakin signifikan. Logikanya, sebagian pengguna yang sebelumnya mengisi Pertamax berpotensi beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran. Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat memicu lonjakan konsumsi Pertalite secara tiba-tiba di luar proyeksi kuota normal.

Untuk mencegah hal tersebut, Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menginstruksikan agar pengawasan distribusi BBM diperketat. Laode Sulaeman menekankan bahwa BPH Migas kini bekerja tanpa henti. "BPH Migas melakukan pemantauan 24 jam untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan di jalur distribusi," imbuhnya dalam laporan yang diterima Beritadua.com.

Pengawasan 24 Jam dan Percepatan Distribusi

Tidak hanya mengawasi, regulator juga telah memberikan arahan spesifik kepada PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penugasan. Pertamina diminta untuk mempercepat (menggenjot) proses pengiriman BBM dari terminal bahan bakar minyak (TBBM) ke SPBU-SPBU yang terindikasi mengalami peningkatan permintaan tinggi.

"Kita minta Pertamina mempercepat dropping atau pengiriman BBM ke SPBU. Jangan sampai ada SPBU yang kosong meski permintaannya meningkat. Data pemantauan real-time harus menjadi dasar pengiriman tambahan," tegas Laode.

Langkah ini diambil sebagai benteng pertahanan agar pasokan Pertalite tetap aman. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat yang memang berhak menggunakan BBM bersubsidi dengan nilai oktan 90 itu tidak dirugikan akibat pergeseran konsumsi dari segmen pengguna Pertamax. Dengan dipercepatnya frekuensi pengiriman tangki ke SPBU, diharapkan tidak terjadi antrean panjang yang justru bisa menimbulkan kepanikan di kalangan pembeli.

Pemantauan ketat ini sekaligus menjadi instrumen pemerintah untuk mendata seberapa besar pengaruh kebijakan harga non-subsidi terhadap pola konsumsi BBM penugasan. Dengan pengawasan 24 jam dan percepatan suplai ini, pemerintah optimistis stok Pertalite di seluruh Indonesia dalam kondisi cukup dan aman.