Menko Pangan Zulkifli Hasan Tolak Paham Neoliberalisme, Tegaskan Negara Harus Berpihak pada Petani dan Nelayan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus berpihak sepenuhnya kepada petani dan nelayan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sebuah forum koordinasi nasional, Zulkifli Hasan mengkritik keras paham neoliberalisme yang dinilai tidak cocok diterapkan dalam sistem perekonomian dan pangan Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/7/2026). Di hadapan para pemangku kepentingan, ia menyoroti bahaya dari pola pikir yang menganggap swasembada pangan tidak penting dalam mekanisme pasar bebas.

Kritik terhadap Logika Pasar Bebas

Zulkifli Hasan mengawali paparannya dengan menggambarkan logika pasar bebas yang seringkali mendominasi diskursus ekonomi global. Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif neoliberal, sebuah negara tidak perlu repot-repot mencapai swasembada, karena selama memiliki uang, semua kebutuhan pangan bisa dibeli dari pasar internasional. Pandangan ini, menurutnya, sangat berbahaya dan rentan menciptakan ketergantungan struktural.

"Ini kalau diteruskan, bisa saja kita maju, tapi bisa seperti bubble," ujar Zulkifli Hasan dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, Menko Pangan tersebut menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara agraris dan maritim, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan negara-negara industri maju. Mengadopsi secara membabi buta konsep pasar bebas tanpa intervensi negara hanya akan mengorbankan para petani dan nelayan kecil yang menjadi tulang punggung kedaulatan pangan nasional.

Negara Wajib Hadir untuk Rakyat Kecil

Berdasarkan laporan yang dihimpun Beritadua.com, Zulkifli Hasan menekankan bahwa kehadiran negara bukan hanya sebatas regulator, melainkan juga sebagai pelindung. Ia merujuk pada konstitusi yang secara eksplisit mengamanatkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, termasuk di dalamnya melindungi segenap pelaku usaha di sektor primer seperti pertanian dan perikanan.

Menurutnya, jika mekanisme pasar dibiarkan bekerja sepenuhnya tanpa keberpihakan, disparitas kesejahteraan antara pemilik modal besar dengan petani serta nelayan tradisional akan semakin melebar. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi fondasi berbangsa dan bernegara.

Dalam sesi diskusi tersebut, ia juga mengingatkan bahwa krisis pangan global dan disrupsi rantai pasok yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah membuktikan bahwa kemandirian pangan adalah sebuah keniscayaan. Negara yang menggantungkan pasokan pangannya pada impor akan berada dalam posisi yang sangat rentan saat terjadi ketegangan geopolitik atau bencana alam global.

Oleh karena itu, Zulkifli Hasan meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu ke hilir. Mulai dari penyediaan pupuk dan benih yang terjangkau, jaminan harga di tingkat produsen, hingga pengamanan pasar domestik dari serbuan produk impor yang tidak terkendali. "Negara tidak boleh kalah oleh mekanisme pasar yang tanpa hati nurani," tegasnya menutup arahan di forum bergengsi tersebut.