Mendagri: Program Perumahan Rakyat Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, kembali menegaskan bahwa program perumahan rakyat yang dijalankan secara optimal akan memberikan dampak berlipat, tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga sebagai pendorong signifikan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Dalam keterangan resmi yang diterima media kami, Senin (22/6/2026), Tito menjelaskan bahwa sinergi lintas sektor dalam program ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung dan bergerak dinamis.

Ekosistem Ekonomi yang Terintegrasi

Menurut Tito, program perumahan rakyat bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Lebih dari itu, program ini merupakan katalisator yang mampu menggerakkan berbagai sektor usaha secara bersamaan. Mulai dari sektor perbankan yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR), pengembang perumahan (developer) yang merancang dan membangun unit hunian, hingga toko material bangunan yang menyuplai kebutuhan konstruksi. Seluruh rantai pasok tersebut akan turut bergerak dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Dan ini kalau seandainya perumahan ini bisa ditangani dengan baik, diselesaikan masalahnya, di samping menyelesaikan masalah kemiskinan dan kemudian kesulitan masyarakat, ini akan menimbulkan ekosistem ekonomi yang berputar," ujar Tito.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa penanganan sektor perumahan yang tepat akan memecahkan dua persoalan sekaligus, yakni masalah sosial berupa kemiskinan dan kesulitan akses tempat tinggal, serta masalah ekonomi melalui penciptaan siklus usaha yang berkelanjutan. Dengan bergeraknya sektor properti, akan terjadi peningkatan permintaan terhadap bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja lokal, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara mandiri.

Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Sektor Riil

Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa pembangunan perumahan mampu menyerap tenaga kerja mulai dari buruh bangunan, tukang kayu, hingga arsitek dan mandor proyek. Belum lagi dampak ikutannya pada sektor informal, seperti warung makan yang tumbuh di sekitar lokasi proyek, jasa transportasi material, dan usaha kecil menengah lainnya. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan unit rumah, tetapi juga membangkitkan denyut ekonomi di tingkat paling bawah.

Pengembang perumahan lokal pun diproyeksikan akan mendapat manfaat besar. Kemitraan dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan bersubsidi dan kemudahan perizinan akan mempercepat realisasi proyek, sehingga hunian layak dapat segera dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi angka kekurangan rumah (backlog) yang masih cukup tinggi di Indonesia.

Secara keseluruhan, pandangan Mendagri Tito Karnavian ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi memandang program perumahan sebatas aspek sosial, melainkan sebagai strategi pembangunan ekonomi yang konkret. Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, rumah layak bagi rakyat akan menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan ekonomi daerah.