Langkah Strategis Kementerian ESDM

Beritadua.com melaporkan bahwa penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif pengganti liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) terus dimatangkan oleh pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa CNG dengan tabung 3 kg akan mulai diproduksi pada Juli 2026. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang saat ini mendominasi konsumsi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ketimpangan antara konsumsi dan produksi LPG dalam negeri. Menurut data yang disampaikan, total konsumsi LPG nasional mencapai 8,5 juta ton per tahun. Namun, kemampuan produksi dalam negeri hanya berkisar 1,8 hingga 1,9 juta ton per tahun. Hal ini menandakan bahwa sekitar 75% hingga 80% kebutuhan LPG harus dipenuhi melalui impor.

"Selebihnya kita impor. 75% sampai 80% impor. Kenapa LPG kita cuma 20% dari total kapasitas konsumsi kita? Karena memang bahan bakunya itu C3 C4. Gas kita melimpah, tapi gas kita itu C1 C2," ujar Bahlil dalam acara CNBC Energy Forum 2026, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa komposisi gas bumi Indonesia didominasi oleh metana (C1) dan etana (C2), yang berbeda dengan komponen utama LPG, yaitu propana (C3) dan butana (C4). Keterbatasan bahan baku C3 dan C4 ini menjadi alasan utama rendahnya produksi LPG nasional, meskipun cadangan gas alam melimpah.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah fokus mengembangkan CNG sebagai solusi jangka panjang. Teknologi CNG memanfaatkan gas alam terkompresi yang dapat diisi ulang dan didistribusikan dengan tabung serupa LPG 3 kg. Produksi yang dimulai pada Juli mendatang diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan mengurangi beban anggaran subsidi LPG impor.

Pengembangan CNG juga sejalan dengan visi energi nasional yang lebih berkelanjutan. Dengan memanfaatkan gas domestik, Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan infrastruktur dan distribusi CNG berjalan lancar setelah produksi dimulai. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan impor, tetapi juga membuka peluang investasi di sektor energi hilir yang lebih ramah lingkungan.