Kewenangan OJK Diperluas ke Bursa Mineral dan Komoditas Mulai 2027

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025, total aset industri perbankan nasional menembus Rp 11.900 triliun, sementara kapitalisasi pasar saham domestik berada di kisaran Rp 12.000 triliun dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak pada level 7.000. Di tengah fundamental sektor keuangan yang relatif terjaga tersebut, pemerintah memutuskan memperluas kewenangan OJK untuk mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan berlaku efektif mulai 2027. Langkah ini menjadi babak baru konsolidasi pengawasan pasar di Indonesia, sekaligus menambah panjang daftar mandat lembaga yang selama ini membawahi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan memberikan kontribusi sekitar 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan ekspor nikel dan produk turunannya mengalami kenaikan tajam secara year-on-year dalam lima tahun terakhir. Nilai ekspor produk nikel olahan tercatat melonjak dari sekitar USD 1,1 miliar pada era sebelum hilirisasi menjadi lebih dari USD 20 miliar per tahun, seiring larangan ekspor bijih mentah yang berlaku sejak 2020. Indonesia sendiri menguasai hampir 50 persen produksi nikel global, sehingga pembentukan bursa komoditas strategis dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat posisi tawar harga domestik.

Ruang Lingkup Kewenangan Baru OJK

Bursa komoditas adalah platform perdagangan terorganisir tempat komoditas diperjualbelikan dengan harga yang terbentuk secara transparan melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dikenal sebagai price discovery. Selama ini, perdagangan berjangka komoditas berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, sementara bursa karbon yang diluncurkan September 2023 telah berada di bawah pengawasan OJK pasca-berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Nomor 4 Tahun 2023. Perluasan kewenangan ke bursa mineral dan komoditas strategis melanjutkan tren penyatuan pengawasan pasar di bawah satu atap, dengan masa transisi hingga 2027 untuk menyiapkan regulasi teknis, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Di Satu Sisi: Penguatan Tata Kelola dan Transparansi Harga

Di satu sisi, kalangan pelaku pasar menilai integrasi pengawasan bursa komoditas ke dalam sistem keuangan akan memperkuat tata kelola. Pengawasan ala OJK yang berbasis prudensial—prinsip kehati-hatian dalam menjaga stabilitas—diharapkan menekan risiko manipulasi harga dan praktik perdagangan tidak sehat. Kehadiran bursa mineral yang kredibel juga berpotensi melahirkan harga acuan domestik untuk nikel, timah, tembaga, dan komoditas strategis lain, sehingga Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada referensi harga luar negeri seperti London Metal Exchange. Dari sisi pendalaman pasar, bursa yang terintegrasi dengan sistem keuangan dapat meningkatkan likuiditas, membuka akses pembiayaan berbasis komoditas bagi pelaku usaha, serta menarik aliran portofolio asing masuk ke instrumen derivatif baru. Pro: transparansi meningkat, perlindungan investor menguat, dan hilirisasi mendapat dukungan infrastruktur pasar yang lebih kokoh.

Di Sisi Lain: Beban Kapasitas dan Risiko Transisi

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa mandat OJK sudah sangat padat. Lembaga ini baru saja menyelesaikan transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti pada awal 2025, disusul pengawasan aktivitas bullion, dan kini ditambah bursa mineral. Kontra: tanpa penambahan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan yang memadai, kualitas supervisi berisiko menurun. Potensi tumpang tindih kewenangan dengan Bappebti dan kementerian sektor juga menjadi perhatian, karena ketidakjelasan pembagian peran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika aturan pelaksana tidak dirumuskan secara presisi, sentimen pasar bisa berbalik negatif dan memicu capital outflow, yakni keluarnya dana asing dari aset domestik akibat kekhawatiran investor terhadap arah regulasi. Tenggat 2027 dinilai cukup ketat mengingat pembentukan bursa baru memerlukan infrastruktur kliring, penyelesaian transaksi, dan mekanisme penyerahan fisik komoditas yang kompleks.

"Konsolidasi pengawasan di bawah satu lembaga memang efisien, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan kejelasan aturan turunan. Pasar komoditas memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan pasar keuangan murni," ujar seorang ekonom pasar modal di Jakarta.

Proyeksi Dampak terhadap Pasar dan Ekonomi

Dari sisi makroekonomi, kebijakan ini datang pada saat Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,5 persen, inflasi terkendali di kisaran 1,6 persen year-on-year, dan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 tercatat 4,87 persen. Jika bursa mineral berjalan efektif, proyeksi positifnya meliputi pendalaman pasar keuangan, kenaikan rasio instrumen komoditas terhadap total kapitalisasi pasar, serta penguatan devisa melalui transaksi berdenominasi rupiah. Valuasi perusahaan tambang berpotensi membaik karena harga jual lebih transparan dan risiko diskon harga menurun. Namun skenario sebaliknya tetap ada: kegagalan transisi dapat menekan indeks kepercayaan investor dan menggerus likuiditas di sektor terkait.

Pada akhirnya, perluasan kewenangan OJK ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi menawarkan tata kelola dan transparansi yang lebih baik bagi komoditas strategis nasional; di sisi lain menuntut kesiapan kelembagaan yang tidak sederhana. Detail peraturan pelaksana, koordinasi antarlembaga, serta kesiapan infrastruktur hingga 2027 akan menjadi penentu apakah kebijakan ini memperkuat fundamental ekonomi atau justru menambah beban regulasi di sektor keuangan.