Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 84,2 Persen, OJK: Bukti Reformasi

Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kian menguat. Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum ini telah mencapai 84,2 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari perubahan positif yang terjadi dalam tubuh Polri.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa melonjaknya kepercayaan publik adalah buah dari reformasi berkelanjutan yang dijalankan Polri di bawah kepemimpinan saat ini. Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 27 Juni 2026, ia menyatakan bahwa peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah membawa dampak yang signifikan.

"Capaian ini menjadi bukti bahwa upaya reformasi serta peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia," ujar Friderica.

Kepercayaan sebesar 84,2 persen tersebut menempatkan Polri pada posisi yang cukup kuat di mata publik, terutama jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya di mana kepercayaan kepada institusi ini kerap mengalami fluktuasi. Survei Litbang Kompas yang dilakukan secara berkala mengonfirmasi adanya tren kenaikan yang stabil, mencerminkan keberhasilan komunikasi publik dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh jajaran kepolisian.

Friderica menyoroti secara khusus kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Sinergi antara OJK dan Polri, terutama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), dinilai sangat efektif dalam memberantas berbagai kejahatan ekonomi seperti investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga penipuan perbankan digital. Kerja sama yang solid ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan rasa aman yang meningkatkan iklim investasi nasional.

Reformasi di tubuh Polri yang digalakkan beberapa tahun terakhir memang menyentuh aspek fundamental. Mulai dari perbaikan rekrutmen dan pendidikan personel, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, hingga transparansi dalam penanganan perkara yang langsung diawasi oleh masyarakat. Program-program seperti Police Goes To School, pelayanan SIM keliling, dan sistem pengaduan online juga berperan mendekatkan polisi dengan warga.

"Kami mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penanganan laporan masyarakat di sektor jasa keuangan. Respons cepat dari Bareskrim Polri dan polda-polda di daerah menunjukkan profesionalisme yang tinggi," tambah Friderica. Ia berharap kepercayaan yang telah terbangun ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui konsistensi dalam pelayanan.

Di sisi lain, pengamat kepolisian menilai bahwa tingginya kepercayaan publik tidak terlepas dari keberhasilan Polri dalam menjalankan peran ganda: sebagai penegak hukum yang tegas sekaligus sebagai pelayan masyarakat yang responsif. Tantangan di era digital, seperti maraknya kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi, dijawab oleh Polri dengan membentuk unit-unit siber yang handal serta memperkuat patroli digital.

Dengan kepercayaan publik yang kini berada di angka 84,2 persen, masyarakat berharap Polri tidak berpuas diri. Reformasi internal yang sudah berjalan harus terus ditingkatkan agar setiap warga negara merasa terlindungi dan mendapatkan keadilan yang setara. Dukungan dari berbagai lembaga negara, termasuk OJK, menjadi modal penting untuk mewujudkan Polri yang presisi dan profesional. Demikian laporan media kami, Beritadua.com, yang akan terus memantau perkembangan kinerja dan kepercayaan terhadap institusi publik di Indonesia.