Kemendagri Tekankan Transformasi Pola Pikir Lewat Pendidikan Kepemimpinan

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menyatakan bahwa pendidikan kepemimpinan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pemimpin yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Hal ini disampaikan dalam acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan I Kemendagri Tahun 2026 di Gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

"Pendidikan kepemimpinan bukan sekadar formalitas, tetapi harus melahirkan perubahan pola pikir menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas."

Tomsi menegaskan, setiap jenjang pendidikan kepemimpinan harus mampu menanamkan “roh” dan tujuan yang jelas agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara berpikir. Menurutnya, kompleksitas persoalan di tengah masyarakat yang semakin maju, kritis, dan cerdas menuntut para pemimpin di birokrasi untuk memiliki bekal yang memadai.

"Peserta harus siap menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang dan tuntutan pelayanan yang semakin kompleks," tambah Tomsi.

Membangun Pemimpin yang Adaptif

Lebih lanjut, Tomsi menjelaskan bahwa PKN Tingkat II merupakan program unggulan yang dirancang untuk membekali para pejabat eselon II dengan kompetensi strategis dalam merumuskan kebijakan dan mengelola pelayanan publik. Program ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga studi kasus dan simulasi yang relevan dengan tantangan nyata di lapangan.

"Kami ingin peserta pulang dengan mindset baru, siap bertransformasi, dan mampu menjadi agen perubahan di instansi masing-masing," ungkapnya.

Pendidikan kepemimpinan ini, kata dia, juga menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dari pantauan media kami, acara pelepasan berlangsung khidmat dengan diikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Para peserta tampak antusias mengikuti prosesi dan mendapatkan pembekalan langsung dari pimpinan Kemendagri.

Layanan Publik Butuh Pemimpin Visioner

Sementara itu, BPSDM Kemendagri sebagai penyelenggara menekankan bahwa kurikulum PKN II tahun ini telah disesuaikan dengan kebutuhan terkini, termasuk integrasi isu-isu strategis seperti teknologi digital dan inovasi pelayanan. Hal ini penting agar pemimpin yang dihasilkan mampu membaca arah perubahan dan memberikan solusi yang tepat.

Tomsi berharap setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk meningkatkan kualitas layanan di wilayah masing-masing.

"Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pintar, tetapi juga punya visi dan keberpihakan nyata kepada masyarakat," pungkasnya.

Dengan adanya program seperti ini, Kemendagri optimis bahwa sektor pelayanan publik di Indonesia akan terus membaik seiring dengan hadirnya pemimpin-pemimpin kompeten dan berintegritas.