Keluarga Dokter Icha Resmi Laporkan Tiga Anggota DPRD NTT ke Polda

Keluarga mendiang dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, yang akrab disapa dokter Icha, mengambil langkah hukum dengan melaporkan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT). Pelaporan ini dilakukan terkait dugaan tindakan intimidasi yang dialami almarhumah semasa hidupnya.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, pihak keluarga yang hadir langsung ke Polda NTT untuk membuat laporan adalah kedua orang tua dokter Icha, Gabriel Pakaenoni dan Nur Azizah. Tidak hanya orang tua, kedua adik kandung almarhumah, Tiara Maharani Dwi Pakaenoni dan Eflin Pakaenoni, turut mendampingi proses pelaporan tersebut. Kehadiran seluruh anggota keluarga inti ini menunjukkan keseriusan mereka dalam mencari keadilan atas kasus yang menimpa dokter Icha.

Dugaan intimidasi yang dilaporkan ini menjadi sorotan publik setelah mencuatnya kasus yang melibatkan dokter muda tersebut. Meskipun detail kronologis intimidasi belum diungkap secara rinci ke publik, langkah cepat keluarga untuk menempuh jalur hukum ini menandakan adanya tekanan serius yang diduga dilakukan oleh para terlapor yang merupakan wakil rakyat di tingkat kabupaten.

"Keluarga berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi almarhumah dokter Icha," demikian pernyataan sikap yang disampaikan pihak keluarga melalui kuasa hukumnya.

Sementara itu, kasus yang menimpa dokter Icha sebelumnya telah memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk partai politik. Diketahui, salah satu partai menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada kadernya apabila terbukti melakukan intimidasi terhadap dokter Icha. Hal ini menambah dimensi politik dalam kasus tersebut, mengingat status terlapor sebagai anggota DPRD aktif.

Pihak kepolisian dari Polda NTT hingga saat ini masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diajukan keluarga. Proses penyelidikan akan menentukan apakah dugaan intimidasi tersebut memenuhi unsur pidana dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut. Masyarakat luas, khususnya warga Nusa Tenggara Timur, menantikan perkembangan kasus ini yang telah menyita perhatian publik.

Keluarga berharap agar para penegak hukum dapat bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun, mengingat jabatan para terlapor sebagai anggota legislatif daerah. Kasus ini menjadi ujian bagi sistem penegakan hukum di NTT dalam menangani laporan masyarakat yang melibatkan figur politik lokal.