Kecerdasan Bukan dari Sekolah: Menimbang Arah Investasi Manusia Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia berada di level 4,76 persen, dengan kontribusi lulusan perguruan tinggi yang justru mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Data inilah yang menjadi latar menarik ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan bahwa kecerdasan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bangku sekolah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran buku yang menandai setengah abad karya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, di mana Prabowo menyinggung latar belakang kampus sang menteri sebagai contoh bahwa keberhasilan tidak selalu berjalan linear dengan pendidikan formal.

Dari kacamata ekonomi, pernyataan ini menyentuh debat klasik dalam literatur human capital atau modal manusia, yakni seberapa besar pendidikan formal berkontribusi terhadap produktivitas dan pendapatan individu dibandingkan pengalaman, jejaring, serta kecerdasan bawaan. Bagi pembaca awam, modal manusia adalah akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang menentukan nilai ekonomi seorang pekerja.

Anggaran Pendidikan Rp 724 Triliun dan Pertanyaan Efektivitas

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp 724 triliun dalam APBN 2025, setara 20 persen dari total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Angka ini menjadikan pendidikan sebagai pos belanja terbesar. Namun, Indeks Modal Manusia versi Bank Dunia menempatkan Indonesia di skor 0,54, artinya anak yang lahir hari ini diproyeksikan hanya mencapai 54 persen dari potensi produktivitasnya jika kondisi pendidikan dan kesehatan tidak mengalami perbaikan.

"Tingkat pengembalian pendidikan di negara berkembang rata-rata 9 hingga 10 persen per tahun tambahan sekolah, tetapi angka ini sangat bergantung pada kualitas, bukan sekadar lama sekolah," demikian kesimpulan berbagai kajian ekonomi pendidikan.

Kesenjangan antara besaran anggaran dan hasil inilah yang membuat pernyataan Presiden relevan untuk dikaji, bukan sekadar diterima sebagai retorika politik.

Di Satu Sisi: Sinyal Dukungan bagi Jalur Nonformal

Di satu sisi, pernyataan Presiden dapat dibaca sebagai penguatan arah kebijakan bagi pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan jalur nonformal. Data BPS menunjukkan lulusan diploma dan sarjana menyumbang TPT di kisaran 6 hingga 7 persen, lebih tinggi dibanding lulusan sekolah dasar yang berada di sekitar 3 persen. Fenomena ini dikenal sebagai skills mismatch, yakni ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan riil industri.

Dari sisi sentimen pasar, sinyal ini berpotensi positif bagi sektor ekonomi berbasis keterampilan praktis, termasuk industri kreatif, konstruksi, dan usaha mikro kecil menengah yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja domestik. Sosok Bahlil sendiri kerap dipresentasikan sebagai representasi jalur wirausaha yang berhasil menembus lingkar kekuasaan tanpa bermodal gelar dari kampus elite.

Di Sisi Lain: Risiko Devaluasi Pendidikan Formal

Di sisi lain, kalangan ekonom mengingatkan bahwa narasi kecerdasan bukan dari sekolah berisiko melemahkan insentif masyarakat untuk berinvestasi pada pendidikan formal. Padahal, data menunjukkan upah rata-rata pekerja berpendidikan tinggi tetap 40 hingga 60 persen lebih besar dibanding pekerja berpendidikan dasar. Fundamental pembangunan jangka panjang, mulai dari inovasi hingga daya saing global, tetap bertumpu pada kualitas institusi pendidikan.

Ada pula kekhawatiran dari sisi valuasi sektor pendidikan itu sendiri. Jika persepsi publik bergeser secara ekstrem, permintaan terhadap pendidikan tinggi bisa mengalami penurunan, berdampak pada ekosistem kampus, riset, dan hilirisasi inovasi yang selama ini menjadi motor produktivitas nasional.

Proyeksi: Keseimbangan Kebijakan Menjadi Kunci

Ke depan, pasar dan pelaku industri akan mencermati apakah pernyataan Presiden diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, misalnya peningkatan porsi anggaran vokasi, insentif sertifikasi profesi, atau reformasi kurikulum berbasis kebutuhan industri. Sejumlah lembaga memproyeksikan Indonesia membutuhkan tambahan jutaan tenaga terampil hingga 2030 untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

Pada akhirnya, debat ini bukan soal memilih sekolah atau tidak sekolah, melainkan bagaimana mengoptimalkan portofolio investasi sumber daya manusia secara seimbang. Tren global menunjukkan negara yang berhasil meningkatkan pendapatan per kapita adalah yang mampu mengawinkan pendidikan formal berkualitas dengan pelatihan keterampilan yang relevan. Bagi pembaca, pesan utamanya jelas: kualitas dan relevansi pendidikan, baik formal maupun nonformal, adalah variabel penentu daya saing ekonomi nasional dalam satu dekade ke depan.