Jakarta - Nama Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein, tengah menjadi sorotan publik. Karyany

1. Penggalan Lirik yang Tuai Kecaman

Titik awal kontroversi adalah bait-bait yang dianggap mengandung diksi seksis dan vulgar. Lagu yang dipopulerkan oleh sang bupati ini menggunakan frasa "lalaki langit" (laki-laki langit) dan "lalanang bejat" (laki-laki bejat) yang dikaitkan dengan penggambaran perempuan secara tidak pantas. Aktivis perempuan menilai, lirik itu tidak hanya menormalisasi pelecehan simbolik, tetapi juga mencitrakan perempuan sebagai objek.

"Lagu seorang kepala daerah semestinya mendidik, bukan justru mengandung muatan yang berpotensi melecehkan. Ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap kesetaraan gender," ujar seorang pegiat hak perempuan dalam keterangan yang dikutip laporan media kami.

2. Arus Protes Mengalir dari Berbagai Arah

Tak butuh waktu lama, kecaman bermunculan dari organisasi perempuan, komunitas seni, hingga warganet di media sosial. Tagar penolakan terhadap lagu itu sempat menghiasi linimasa, menuntut pertanggungjawaban Om Zein sebagai figur publik. Mereka menyayangkan seorang bupati justru menciptakan dan menyebarluaskan konten yang dianggap memperkuat budaya patriarki. Beberapa elemen masyarakat bahkan mendesak agar lagu tersebut ditarik dari platform digital.

3. Klarifikasi dan Permintaan Maaf Om Zein

Di bawah tekanan publik, Om Zein akhirnya buka suara. Melalui akun media sosialnya, ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjelaskan maksud di balik lagu tersebut. Menurutnya, "Lalaki Langit, Lalanang Bejat" merupakan bentuk ekspresi seni yang merefleksikan realitas sosial, bukan untuk merendahkan perempuan.

"Saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik, saya harus lebih berhati-hati dalam berkarya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika lagu ini menimbulkan salah tafsir dan melukai hati banyak pihak," tulis Om Zein dalam klarifikasinya, sebagaimana diberitakan Beritadua.com.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai permintaan maaf tersebut belum cukup. Mereka mendesak adanya tindakan nyata dan perubahan sikap yang lebih menghormati nilai-nilai kesetaraan.

4. Pemeriksaan Kemendagri dan Ancaman Sanksi

Buntut dari kegaduhan ini, Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah dengan memanggil Om Zein untuk dimintai klarifikasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, pemeriksaan dilakukan tertutup dan difokuskan pada dugaan pelanggaran etika sebagai kepala daerah. Seorang pejabat Kemendagri yang enggan disebut identitasnya mengungkapkan, pihaknya akan mengkaji secara menyeluruh apakah ada sanksi administratif yang bisa dijatuhkan.

"Kami sedang mendalami apakah perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku bagi aparatur negara, terutama terkait kewajiban menjaga keteladanan," ujar pejabat tersebut.

Publik kini menanti hasil pemeriksaan dan sikap tegas Kemendagri. Kontroversi ini dinilai menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam melindungi martabat perempuan dari segala bentuk perendahan, termasuk melalui medium seni yang dilakukan oleh pejabat publik.