Inklusivitas Program Sosial Butuh Social Mapping, Bukan Sekadar Jumlah Peserta

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kajian lembaga riset ekonomi pada kuartal pertama 2024, partisipasi perempuan dalam berbagai program investasi sosial di Indonesia memang menunjukkan tren peningkatan. Namun, Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari sekadar banyaknya perempuan yang terdaftar sebagai peserta. Organisasi yang fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan ini mendorong pendekatan baru yang lebih mendalam, yaitu melalui social mapping atau pemetaan sosial sebelum program dirancang dan dieksekusi.

Social Mapping: Memahami Kebutuhan, Bukan Asumsi

Direktur Eksekutif IBCWE dalam forum diskusi terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (21/5), menyampaikan bahwa selama ini banyak korporasi dan lembaga filantropi mengukur dampak program dari indikator kuantitatif semata, seperti jumlah peserta pelatihan atau jumlah penerima bantuan modal. Padahal, berdasarkan pengalaman lapangan, keterlibatan perempuan dalam sebuah program tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan atau pemberdayaan yang berkelanjutan. Social mapping, yang memetakan kondisi sosial, ekonomi, budaya, hingga akses sumber daya di tingkat komunitas, menjadi instrumen penting untuk memastikan program benar-benar menyentuh akar permasalahan.

Di satu sisi, pendekatan konvensional yang berorientasi pada target kuantitatif memang lebih mudah diukur dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Angka partisipasi yang tinggi sering kali dijadikan indikator kinerja utama (KPI) oleh perusahaan. Di sisi lain, tanpa pemetaan sosial yang matang, program berisiko gagal menjangkau kelompok perempuan yang paling rentan, seperti mereka yang berada di daerah terpencil, perempuan dengan disabilitas, atau mereka yang terikat norma budaya ketat yang membatasi mobilitas. Social mapping memungkinkan penyusunan program yang lebih kontekstual, misalnya dengan menyesuaikan jadwal pelatihan dengan waktu luang perempuan yang juga mengurus rumah tangga, atau menyediakan layanan penitipan anak selama pelatihan berlangsung.

Mengukur Dampak Fundamental: Indeks Pemberdayaan dan Likuiditas Ekonomi

IBCWE menyoroti bahwa indikator keberhasilan harus bergeser dari sekadar 'jumlah kehadiran' menuju 'perubahan fundamental'. Beberapa indikator yang disarankan antara lain peningkatan indeks pemberdayaan gender (IDG) di tingkat lokal, peningkatan akses perempuan terhadap layanan keuangan formal, serta perubahan rasio pendapatan perempuan dalam struktur ekonomi rumah tangga. Program investasi sosial yang sukses seharusnya mampu menciptakan efek berkelanjutan, seperti munculnya usaha mikro yang memiliki akses pasar lebih luas atau terbentuknya koperasi simpan pinjam yang dikelola perempuan dengan tata kelola baik.

Pro: Pendekatan berbasis social mapping memang membutuhkan biaya dan waktu lebih besar di awal. Riset lapangan yang mendalam, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan analisis data sekunder memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Namun, investasi awal ini akan menghemat biaya jangka panjang karena program lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko kegagalan yang berujung pada pemborosan dana. Kontra: Sebagian kalangan praktisi berpendapat bahwa terlalu banyak analisis justru memperlambat respons cepat terhadap isu-isu mendesak. Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, program langsung berbasis bantuan tunai atau barang mungkin lebih relevan ketimbang menunggu hasil pemetaan yang panjang.

Mendorong Perusahaan Ubah Pola Pikir

IBCWE menekankan bahwa rekomendasi ini ditujukan tidak hanya untuk lembaga nirlaba, tetapi juga untuk korporasi yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi berkelanjutan. Perusahaan didorong untuk melihat program pemberdayaan perempuan bukan sebagai biaya, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang memperkuat rantai pasok dan reputasi. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penutupan kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 2,1 persen per tahun. Namun, potensi ini hanya akan tercapai jika program intervensi dirancang dengan pemahaman mendalam tentang hambatan struktural yang dihadapi perempuan.

Sebagai langkah konkret, IBCWE merekomendasikan pembentukan konsorsium antara pemerintah daerah, akademisi, dan swasta untuk berbagi data hasil social mapping. Dengan begitu, program-program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan saling melengkapi. Selain itu, perusahaan perlu menetapkan target yang lebih bernuansa, misalnya persentase peserta yang berhasil meningkatkan pendapatan hingga 30 persen dalam satu tahun, bukan sekadar target 1.000 perempuan hadir dalam seminar. Pada akhirnya, keberhasilan program inklusif diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan perempuan, bukan dari dokumen laporan yang tebal. Sentimen pasar dan valuasi sosial dari program-program ini juga akan meningkat ketika investor melihat dampak yang terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas seremonial tahunan.