Sep 03, 2026
Bisnis

Kapasitas EBT RI Capai 16,32 GW, Target 30% 2034

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada kuartal I-2025, kapasitas terpasang energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia tercatat sebesar 16,32 gigawatt (GW)...

Kapasitas EBT RI Capai 16,32 GW, Target 30% 2034

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada kuartal I-2025, kapasitas terpasang energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia tercatat sebesar 16,32 gigawatt (GW). Angka ini menunjukkan peningkatan year-on-year sebesar 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 15,01 GW. Pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 30% pada tahun 2034, yang membutuhkan tambahan kapasitas sekitar 40-50 GW dalam satu dekade ke depan.

Analisis Kapasitas Terpasang: Tren Positif di Tengah Tantangan Likuiditas

Peningkatan kapasitas terpasang EBT ini didorong oleh penyelesaian proyek-proyek PLTA dan PLTS skala besar di Sumatera dan Jawa. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, kontribusi terbesar berasal dari PLTA (12,5 GW), diikuti PLTS (2,3 GW), dan sisanya dari panas bumi, bioenergi, dan angin. Namun, rasio bauran EBT terhadap total kapasitas listrik nasional masih berada di kisaran 14,2%, jauh dari target 23% pada 2025 dan 30% pada 2034. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas absolut meningkat, pertumbuhan konsumsi listrik yang didominasi oleh batu bara masih menjadi hambatan fundamental. Dari sisi pendanaan, investasi EBT memerlukan aliran modal asing yang signifikan, namun sentimen pasar global terhadap risiko negara berkembang masih tertekan oleh capital outflow dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang mencapai 6,25% pada April 2025.

Dua Sisi Capaian EBT: Antara Optimisme dan Realitas

Di satu sisi, capaian 16,32 GW menandakan komitmen pemerintah dalam transisi energi, terutama dengan diterbitkannya Perpres No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan EBT. Proyek-proyek baru seperti PLTS terapung di Cirata (192 MW) dan PLTP Gunung Salak (330 MW) telah beroperasi, meningkatkan kepercayaan investor. Di sisi lain, realisasi target bauran masih lambat. Perbandingan dengan negara tetangga seperti Vietnam yang telah mencapai bauran EBT 26% pada 2024 menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam hal kecepatan implementasi. Kontra: tantangan utama adalah infrastruktur transmisi yang belum memadai, terutama di luar Jawa, serta ketergantungan pada impor komponen PLTS yang membuat biaya proyek lebih tinggi. Kutipan dari Ekonom Senior Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Ahmad Subagyo, menyatakan: "Tanpa reformasi subsidi energi dan perbaikan regulasi harga listrik, target 30% pada 2034 sulit tercapai karena investor masih menghadapi ketidakpastian return on investment."

Proyeksi dan Tantangan ke Depan: Valuasi Proyek dan Risiko Likuiditas

Untuk mencapai target 30% pada 2034, diperlukan investasi tahunan rata-rata sebesar USD 8-10 miliar, atau sekitar Rp 120-150 triliun. Namun, kondisi likuiditas perbankan domestik masih ketat dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) di atas 85%, sementara investor asing cenderung wait-and-see akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan global. Dari sisi valuasi, proyek EBT di Indonesia memiliki tingkat pengembalian internal (IRR) sekitar 8-12%, lebih rendah dibandingkan proyek serupa di India atau China yang mencapai 15-18%. Hal ini membuat portofolio investasi EBT kurang kompetitif. Pemerintah telah merencanakan penerbitan green bond senilai Rp 50 triliun pada 2025 untuk mendanai proyek-proyek prioritas, namun efektivitasnya masih bergantung pada stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi yang diperkirakan tetap di kisaran 3-4% pada tahun ini. Kesimpulannya, meskipun kapasitas terpasang EBT terus meningkat, fundamental kebijakan dan pendanaan masih perlu diperkuat agar target 30% pada 2034 tidak sekadar menjadi proyeksi optimistis.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS arif-budianto

Reporter Energi. Fokus pada kebijakan energi, transisi hijau, dan industri ekstraktif.

Comments (0)

User