INGGRIS — Lembaga Bantuan Inggris Dituduh Kejar Fantasi Kolonial Pasca-Brexit

LONDON — Sebuah investigasi terhadap arah kebijakan luar negeri Britania Raya pasca-Brexit mengungkap gelombang kritik keras dari koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan serikat buruh internasional. Pemerintah Inggris dituduh meninggalkan mandat utamanya dalam pengentasan kemiskinan global dan justru mengejar apa yang disebut sebagai "fantasi kolonial pasca-Brexit" melalui komersialisasi badan investasi pembangunannya.

Perubahan haluan ini ditandai dengan pembaharuan skema bantuan luar negeri yang merombak Commonwealth Development Corporation (CDC) menjadi British International Investment (BII). Langkah tersebut memicu kemarahan publik setelah surat terbuka dari 12 organisasi terkemuka mendesak London untuk menghentikan orientasi profit yang dinilai mengorbankan masyarakat paling miskin di belahan bumi selatan (Global South).

Pergeseran Fokus: Dari Bantuan Sosial Menjadi Pemburu Laba

Koalisi yang terdiri dari Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), Global Justice Now, Trades Union Congress (TUC), hingga serikat pekerja Unison menilai bahwa restrukturisasi CDC menjadi BII menandai bergesernya komitmen moral Inggris. Pemerintah dituding lebih memprioritaskan kapitalisme pasar bebas daripada memberikan bantuan langsung kepada negara berkembang yang sedang berjuang menanggulangi dampak pandemi dan krisis iklim.

Investigasi terhadap dokumen strategi baru menunjukkan beberapa poin penting perubahan kebijakan bantuan luar negeri Inggris:

• Fokus pada Sektor Swasta: Pengalihan dana publik secara masif ke investasi sektor swasta yang berorientasi pada imbal hasil finansial semata.
• Pengabaian Misi Pengentasan Kemiskinan: Penghapusan mandat eksplisit penanganan kemiskinan ekstrem demi mengejar ekspansi bisnis internasional.
• Asumsi Trickle-Down Economics: Ketergantungan pada teori ekonomi "menetes ke bawah" yang dinilai terbukti gagal menyejahterakan komunitas terpinggirkan.

Kronologi Pembentukan Strategi BII dan Penolakan Publik

Ketegangan antara pemerintah Inggris dan kelompok masyarakat sipil ini berakar dari rangkaian keputusan politik pasca-Brexit. Berikut adalah urutan kejadian yang memicu kontroversi tersebut:

1. Pengumuman Restrukturisasi: Pemerintah Inggris mengumumkan rencana perombakan CDC Group menjadi British International Investment (BII) sebagai bagian dari penataan ulang strategi diplomasi ekonomi pasca-Keluar dari Uni Eropa.
2. Penerbitan Surat Terbuka: Sebanyak 12 LSM dan serikat buruh terkemuka mengirimkan surat bersama yang mengecam keras rebranding dan pergeseran fokus lembaga tersebut.
3. Pernyataan Keras Aktivis: Para aktivis mengeluarkan pernyataan publik yang mengkritik bahwa strategi baru ini adalah bentuk imperialisme baru berkedok investasi pembangunan.

"Ada peran yang sangat jelas bagi bantuan Inggris untuk mendukung negara-negara di belahan bumi selatan selama pandemi dan melawan perubahan iklim. Namun, alih-alih mengambil peran tersebut, pemerintah justru mengejar fantasi kolonial pasca-Brexit," tegas Daniel Willis, pengampanye keuangan pembangunan dari Global Justice Now.

Ancaman Kemanusiaan di Belahan Bumi Selatan

Keputusan London untuk merombak instrumen pembangunannya memicu kekhawatiran mendalam mengenai masa depan jutaan jiwa di negara-negara berkembang. Ketika dunia menghadapi ancaman ganda berupa dampak ekonomi pascapandemi dan bencana iklim yang kian ekstrem, pemotongan atau pemindahan alokasi bantuan murni menjadi investasi komersial dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara moral.

Kelompok masyarakat sipil menegaskan bahwa dana bantuan pembangunan seharusnya dialokasikan untuk membiayai fasilitas publik vital seperti layanan kesehatan, pendidikan, serta ketahanan iklim, bukannya menjadi modal penyokong korporasi swasta. Skema komersial BII dinilai hanya akan menguntungkan investor skala besar tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin di garis depan krisis.

Dengan mempertahankan retorika kejayaan masa lalu pasca-keluar dari Uni Eropa, Inggris dinilai gagal membaca realitas geopolitik modern. Desakan kini tertuju pada Parlemen Inggris untuk meninjau kembali keputusan rebranding BII dan mengembalikan kewajiban undang-undang lembaga tersebut pada prinsip pengentasan kemiskinan yang murni dan berkeadilan.