Hizbullah Tuntut Israel Mundur dari Lebanon, Netanyahu Ngotot Bilang Gini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan bahwa pasukan militernya tidak akan meninggalkan Lebanon bagian selatan sebelum kelompok Hizbullah melucuti persenjataannya. Pernyataan ini disampaikan menyusul tuntutan tegas dari pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang meminta agar tentara Israel menarik diri "tanpa syarat" dari wilayah tersebut.

Ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan yang dihimpun media kami pada Sabtu (27/6/2026), Netanyahu bersikeras mempertahankan kehadiran militer di zona keamanan yang telah ditetapkan di Lebanon selatan. Zona ini, yang membentang di sepanjang perbatasan, diklaim Tel Aviv sebagai langkah strategis untuk mencegah infiltrasi dan serangan dari pejuang Hizbullah.

Tuntutan Tanpa Syarat dari Hizbullah

Di sisi lain, Pemimpin Hizbullah Naim Qassem dalam pidatonya yang disiarkan televisi lokal menyatakan bahwa penarikan penuh tentara Israel adalah syarat mutlak bagi stabilitas kawasan. "Kami tidak akan menerima setengah-setengah. Mundur tanpa syarat, atau kami siap menghadapi konsekuensinya," demikian kutipan yang disampaikan Qassem, seperti dirilis oleh jaringan media Lebanon.

"Kami tidak akan menerima setengah-setengah. Mundur tanpa syarat, atau kami siap menghadapi konsekuensinya."

Netanyahu merespons dengan dingin. Dalam keterangannya kepada pers di Tel Aviv, ia berkata, "Selama Hizbullah masih menyimpan rudal dan membangun terowongan, Israel akan tetap berada di sana. Ini tentang kedaulatan dan keselamatan warga kami." Pernyataan ini menggarisbawahi kebijakan keras Israel yang sudah berlangsung sejak konflik Hizbullah-Israel memuncak pada pertengahan 2025 lalu.

"Selama Hizbullah masih menyimpan rudal dan membangun terowongan, Israel akan tetap berada di sana. Ini tentang kedaulatan dan keselamatan warga kami."

Zona keamanan yang dimaksud Netanyahu mencakup sejumlah desa di perbatasan yang saat ini berada di bawah kendali militer Israel. Keberadaan pasukan di sana telah menuai kecaman dari berbagai negara, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), yang menyebut pendudukan tersebut melanggar Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.

Reaksi Internasional dan Dampaknya

Sejumlah analis politik di Beirut menilai bahwa sikap saling bertolak belakang ini bisa memicu eskalasi baru di perbatasan. "Kedua pihak sedang bermain api. Jika tidak ada jalan tengah, bentrokan bersenjata bukan tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat," ujar Dr. Hassan Diab, pengamat geopolitik dari Lebanese American University, saat dihubungi Beritadua.com melalui sambungan telepon.

Sementara itu, warga di kedua sisi perbatasan hidup dalam kecemasan. Di kota Marjayoun, Lebanon selatan, penduduk mengaku sudah beberapa pekan terakhir mendengar suara latihan militer dan pesawat nirawak Israel yang melintas. Di pihak Israel, kota-kota seperti Metula dan Kiryat Shmona kembali bersiaga penuh menyusul peringatan intelijen akan potensi serangan roket.

Sikap Netanyahu yang keras ini juga tidak lepas dari tekanan politik dalam negeri. Dengan koalisi pemerintahan yang rapuh, ia membutuhkan isu keamanan untuk menjaga dukungan dari sayap kanan. Di kubu Hizbullah, posisi Qassem pun terdesak untuk menunjukkan ketegasan setelah serangkaian insiden yang dianggap melemahkan wibawa kelompok itu.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda bahwa kedua pihak akan duduk dalam perundingan. Kanselir Jerman dan Utusan Khusus PBB dikabarkan tengah berupaya membuka jalur diplomasi, namun respons dari Tel Aviv dan Beirut masih dingin. Bagi warga di kawasan perbatasan, harapan akan perdamaian abadi tampaknya masih jauh dari kenyataan.