Bung Hatta: Derita Ekonomi Rakyat Kini Lebih Berat dari Zaman Kolonial

Di tengah carut-marut ekonomi nasional pada awal dekade 1960-an, sebuah dokumen bersemangat tajam muncul dari kediaman mantan Wakil Presiden. Mohammad Hatta, salah seorang proklamator, menorehkan kegelisahannya dalam surat pribadi kepada Presiden Soekarno yang intinya mengguncang: penderitaan rakyat saat itu dinilainya telah melampaui beban hidup di bawah kekuasaan kolonial. Surat bertitimangsa 1963 itu kini dikenang sebagai kritik fundamental atas arah kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada kesejahteraan warga.

Hatta bukan sekadar mantan pejabat. Ia arsitek ekonomi kerakyatan, pendiri koperasi, dan pemikir yang sejak awal republik menempatkan kedaulatan pangan sebagai fondasi negara. Maka ketika ia mengangkat pena, kalimat-kalimatnya bukan luapan emosi, melainkan hasil pengamatan sistematis terhadap data lapangan: harga beras yang meroket tak terkendali, antrean panjang di depan toko distribusi, dan daya beli yang terus merosot.

Konteks Krisis: Hiperinflasi dan Kelangkaan

Berdasarkan data historis yang tercatat dalam berbagai riset ekonomi, Indonesia pada 1962–1963 mengalami lonjakan inflasi tahunan di atas 100 persen, dengan puncaknya mencapai hampir 600 persen pada 1965. Pencetakan uang besar-besaran untuk membiayai proyek mercusuar dan operasi militer membuat nilai rupiah ambruk. Sebagai gambaran, indeks harga pangan melesat dari titik basis 100 pada 1958 menjadi lebih dari 3.100 pada 1963. Dalam situasi semacam ini, beras sebagai komoditas pokok berubah menjadi barang mewah. Hatta menyaksikan fakta di lapangan: rakyat jelata makan nasi aking atau umbi-umbian, kondisi yang menurut ingatan para tetua bahkan lebih buruk ketimbang era tanam paksa.

Isi Surat: Lebih dari Sekadar Keluhan Politik

Di satu sisi, surat Hatta mengekspresikan kekecewaan personal terhadap Soekarno yang menjauh dari prinsip pembangunan bertahap. Di sisi lain, surat itu sarat analisis ekonomi terukur. Pro: Hatta menekankan bahwa pembangunan industri tanpa basis pertanian yang kuat hanya akan menciptakan ketergantungan impor dan merusak struktur pedesaan. Kontra: pemerintah saat itu menganggap pendekatan Hatta terlalu lambat dan tidak sejalan dengan semangat revolusi anti-imperialisme. Namun, angka-angka berbicara lain. Produksi beras nasional stagnan di kisaran 9–10 juta ton per tahun, sementara jumlah penduduk terus tumbuh. Impor beras melonjak hingga menyedot lebih dari 20 persen devisa. Neraca perdagangan defisit, cadangan valas menipis, dan utang luar negeri menggunung.

Hatta dengan dingin memaparkan kondisi itu, menggunakan istilah-istilah yang lugas: rakyat menderita kelaparan struktural yang lebih parah ketimbang masa penjajahan karena pada era kolonial setidaknya terdapat sistem tanam paksa yang—walau eksploitatif—masih menyediakan jatah pangan minimum bagi buruh. Kini, kebijakan ekonomi terpusat justru mencabut jaring pengaman itu tanpa menggantinya dengan mekanisme distribusi yang memadai.

Data dan Perspektif Makro

Melihat ke belakang melalui lensa data yang kini tersedia, krisis 1963 memang menunjukkan kemiripan dengan malapetaka kolonial abad ke-19. Tingkat kemiskinan absolut melonjak ke atas 50 persen. Pendapatan per kapita merosot di bawah US$70 per tahun, setara dengan level 1930-an. Indikator kesehatan pun anjlok: angka kematian bayi menembus 150 per 1.000 kelahiran, memperlihatkan kerentanan gizi yang akut. Sentimen pasar terhadap rupiah begitu negatif hingga mata uang ini hampir tak lagi diterima di perdagangan internasional. Capital outflow tidak relevan karena arus modal asing sudah lama berhenti, digantikan oleh isolasi ekonomi.

Pro: argumen Hatta kemudian dikuatkan oleh sejarawan ekonomi seperti Thee Kian Wie yang mencatat bahwa deindustrialisasi prematur justru terjadi karena investasi dipaksakan ke sektor berat tanpa perhitungan skala ekonomi. Kontra: pendukung kebijakan Soekarno berdalih bahwa embargo Barat dan konfrontasi dengan Malaysia membuat Indonesia terkepung, sehingga krisis lebih disebabkan faktor eksternal. Namun, Hatta dengan tegas membedah bahwa akar masalah adalah kebijakan fiskal yang tidak disiplin, tercermin dari defisit anggaran yang menembus 50 persen dari PDB pada 1962.

Refleksi untuk Hari Ini

Surat 1963 itu bukan sekadar peninggalan sejarah. Ia menjadi pengingat abadi bahwa kesejahteraan rakyat adalah tolok ukur tertinggi keberhasilan sebuah negara, bukan megaproyek atau retorika politik. Di era modern, ketika ketahanan pangan kembali diuji oleh perubahan iklim dan guncangan rantai pasok global, peringatan Hatta masih relevan: jangan sampai rakyat kembali menanggung beban yang lebih berat daripada masa-masa tergelap sekalipun. Fundamental ekonomi yang sehat—produksi, distribusi, dan stabilitas harga—harus selalu dijaga, sebab sekali fondasi itu retak, yang paling menderita adalah mereka yang paling tidak berdaya.