BPD Dituntut Lebih Kompetitif di Tengah Persaingan Perbankan yang Kian Ketat

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia per pertengahan tahun berjalan, industri perbankan nasional mencatat pertumbuhan kredit year-on-year di kisaran dua digit, ditopang likuiditas yang memadai serta fundamental perbankan yang relatif solid. Di tengah ekspansi itu, intensitas persaingan antarbank semakin meningkat. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyuarakan pentingnya perlakuan yang adil agar bank pembangunan daerah (BPD) memperoleh ruang setara untuk bertumbuh dan bersaing secara sehat di panggung perbankan nasional.

Secara struktural, terdapat 27 BPD yang tersebar di berbagai provinsi, dengan agregat aset yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kendati demikian, kontribusi BPD terhadap total aset perbankan nasional masih relatif terbatas. Kondisi ini membuat daya tawar dan kemampuan ekspansi BPD kerap tertinggal bila dibandingkan dengan bank-bank umum kelompok usaha besar maupun bank digital yang tumbuh agresif.

Peta Persaingan dan Posisi BPD

Di satu sisi, BPD menyimpan keunggulan khas berupa kedekatan dengan pemerintah daerah serta basis nasabah aparatur sipil negara dan pelaku UMKM lokal. Struktur tersebut menciptakan dana murah atau current account saving account (CASA) yang stabil, sehingga biaya dana BPD cenderung lebih rendah. Di sisi lain, skala usaha yang lebih kecil, keterbatasan modal inti, dan adopsi teknologi yang belum merata menjadi hambatan ketika BPD harus berhadapan dengan bank besar nasional maupun bank digital yang menawarkan layanan cepat serta suku bunga kompetitif.

Dari sisi regulasi, pengelompokan bank berdasarkan modal inti (KBMI) menjadi penentu arah kompetisi. Bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun berada pada kelompok KBMI 4, sementara sebagian besar BPD masih berada di kelompok KBMI 1 dan KBMI 2 dengan modal inti di bawah Rp14 triliun. Kesenjangan permodalan ini membatasi kapasitas BPD dalam menyalurkan kredit berskala besar sekaligus berinvestasi pada infrastruktur digital yang kini menjadi kebutuhan utama.

Tantangan Modal dan Konsolidasi

Persoalan permodalan menjadi isu sentral dalam peta persaingan. Sejumlah BPD telah menempuh jalur konsolidasi melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) ataupun penggabungan untuk memperkuat struktur modal dan efisiensi operasional. Langkah ini diharapkan mampu memperbesar basis likuiditas, menurunkan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), serta meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Namun, konsolidasi juga membawa risiko integrasi, mulai dari penyatuan sistem teknologi informasi hingga harmonisasi budaya kerja yang membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit.

Dari perspektif fundamental, kinerja BPD secara agregat menunjukkan tren positif. Penyaluran kredit BPD tumbuh, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) relatif terjaga, dan margin bunga bersih tetap solid. Meski begitu, sentimen pasar terhadap BPD kerap dipengaruhi oleh ketergantungan pada siklus fiskal daerah serta fluktuasi penempatan dana pemerintah, sehingga valuasi dan daya tariknya di mata investor cenderung sensitif terhadap dinamika anggaran daerah.

Digitalisasi dan Proyeksi ke Depan

Transformasi digital menjadi medan pertarungan berikutnya. Bank besar dan bank digital telah membangun ekosistem layanan yang terintegrasi, sementara sebagian BPD masih berada pada tahap pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi. Keterlambatan ini berpotensi memicu perpindahan nasabah dan capital outflow dari portofolio dana BPD ke bank lain, terutama pada segmen nasabah muda dan ritel yang menuntut kemudahan akses.

Di sisi lain, kolaborasi antarbank daerah, pemanfaatan data pemerintah daerah, serta sinergi dalam KUB dapat menjadi katalis bagi BPD untuk mempercepat digitalisasi dengan biaya yang lebih efisien. Proyeksi ke depan, daya saing BPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan memperkuat modal inti, memperbaiki rasio efisiensi, dan menghadirkan pengalaman digital yang setara dengan bank nasional.

Dengan demikian, tuntutan kesetaraan kesempatan bagi BPD bukan semata soal proteksi, melainkan upaya menjaga keseimbangan ekosistem perbankan agar kompetisi berjalan sehat dan manfaat pertumbuhan ekonomi turut dirasakan hingga ke daerah.