DPR Dukung Perpres Atur Pembelian Timah Rakyat Bangka Belitung

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, industri pertambangan timah masih menjadi motor utama perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang konsisten berada di atas 30 persen. Secara nasional, ekspor timah Indonesia mencatatkan kenaikan sekitar 5,4 persen secara year-on-year pada semester pertama 2026, didorong oleh perbaikan permintaan global serta tren harga komoditas yang relatif stabil. Namun, di balik angka tersebut, aktivitas penambangan rakyat masih menyimpan persoalan legalitas yang belum sepenuhnya tertata.

Merespons persoalan itu, Komisi XII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum bagi PT Timah untuk membeli bijih timah dari masyarakat penambang di Bangka Belitung. Langkah ini dipandang sebagai upaya menertibkan rantai pasok yang selama ini bergerak di area abu-abu regulasi, sekaligus membuka ruang bagi penambang rakyat untuk masuk ke dalam ekosistem industri secara resmi.

Urgensi Kerangka Hukum bagi Penambang Rakyat

Selama ini, pembelian timah dari penambang rakyat kerap menghadapi kendala administratif karena belum adanya instrumen hukum yang mengatur secara spesifik mekanisme transaksi, standar mutu, hingga kewajiban perpajakan. Kondisi ini menimbulkan inefisiensi dalam rantai pasok dan membuka celah praktik perdagangan di luar pengawasan negara. Dengan adanya Perpres, pemerintah berharap tercipta kepastian usaha bagi pelaku tambang skala kecil sekaligus memperkuat posisi PT Timah sebagai penyerap produksi rakyat.

Dari sudut pandang fundamental, penataan ini berpotensi memperbaiki data produksi nasional. Saat ini sebagian hasil tambang rakyat tidak tercatat dalam statistik resmi, sehingga proyeksi ekspor dan penerimaan negara dari sektor minerba cenderung lebih rendah dari potensi sebenarnya. Legalitas pembelian akan membuat aliran bijih timah lebih transparan dan terukur.

Di Satu Sisi: Peluang Penguatan Rantai Pasok dan Penerimaan Daerah

Pro: kebijakan ini membuka peluang penguatan rantai pasok domestik. PT Timah, sebagai badan usaha milik negara, akan memiliki kepastian hukum untuk menyerap hasil produksi masyarakat, sehingga ketergantungan pada pasokan dari wilayah lain dapat ditekan. Selain itu, penambang rakyat memperoleh akses pasar yang lebih stabil dengan harga yang lebih adil dibandingkan menjual ke jalur ilegal.

Dari sisi fiskal, aktivitas jual beli yang tercatat resmi akan memperbesar basis penerimaan negara, baik melalui royalti, pajak penghasilan, maupun pungutan daerah. Bagi Bangka Belitung, peningkatan kepatuhan ini dapat menambah likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini sangat bergantung pada sektor tambang. Dampak berganda juga diperkirakan muncul pada sektor pendukung seperti transportasi, logistik, dan jasa keuangan di sekitar wilayah pertambangan.

Di Sisi Lain: Risiko Tata Kelola dan Tekanan Lingkungan

Kontra: di sisi lain, kebijakan ini juga menyimpan risiko tata kelola yang tidak bisa diabaikan. Tanpa pengawasan ketat, legalisasi pembelian dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan bijih timah yang berasal dari penambangan tanpa izin (PETI). Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan distorsi data produksi dan menghambat upaya penertiban tambang ilegal yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar di Bangka Belitung.

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian. Penambangan rakyat, khususnya di wilayah pesisir dan laut dangkal, sering dikaitkan dengan kerusakan ekosistem dan sedimentasi. Jika kerangka hukum tidak disertai standar lingkungan yang tegas, kebijakan ini dikhawatirkan justru memperluas eksploitasi tanpa kendali. Oleh karena itu, sejumlah kalangan mendorong agar Perpres memuat ketentuan mengenai praktik penambangan berkelanjutan dan kewajiban reklamasi.

Proyeksi dan Implikasi bagi Perekonomian Daerah

Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh desain aturan turunannya, termasuk mekanisme verifikasi asal bijih, standar harga pembelian, dan tata kelola pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah. Jika dijalankan dengan baik, penataan ini dapat memperbaiki rasio kepatuhan sektor tambang rakyat dan menurunkan potensi capital outflow akibat penyelundupan timah ke pasar gelap.

Bagi investor dan pelaku pasar, kepastian regulasi semacam ini umumnya dipandang positif terhadap sentimen sektor pertambangan karena mengurangi risiko hukum dalam rantai pasok. Namun, valuasi dampaknya tetap bergantung pada konsistensi implementasi. Proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa penguatan legalitas pembelian timah rakyat berpotensi menstabilkan pasokan domestik dan mendukung kinerja ekspor nasional, meski tetap perlu diimbangi dengan pengawasan lingkungan yang ketat agar pertumbuhan tidak mengorbankan keberlanjutan.

Dengan demikian, dukungan legislatif terhadap Perpres ini menjadi titik awal dari upaya yang lebih luas untuk menata sektor timah nasional secara menyeluruh, menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan di Bangka Belitung.