Bank Daerah Perlu Akses Setara dalam Transaksi Pemerintah

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2026, industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatatkan total aset gabungan yang menembus kisaran Rp1.000 triliun, dengan pertumbuhan kredit yang bergerak stabil di atas 7 persen secara year-on-year. Di tengah capaian tersebut, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyuarakan urgensi pemberian kesempatan yang berimbang bagi BPD dalam menggarap beragam program dan transaksi pemerintah, sekaligus mendorong penguatan kelembagaan agar peran BPD semakin relevan dalam arsitektur ekonomi daerah.

Seruan ini mencuat di tengah dinamika pengelolaan keuangan daerah yang kian kompleks. BPD selama ini dikenal sebagai bank yang paling dekat dengan ekosistem fiskal daerah, mulai dari pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga penyaluran belanja pegawai dan program pembangunan. Meski demikian, keterlibatan itu dinilai belum sepenuhnya merefleksikan besarnya kontribusi BPD terhadap perekonomian wilayah.

Posisi Strategis BPD dalam Ekosistem Fiskal Daerah

Secara fundamental, BPD memegang peran yang sulit disamai bank komersial lain. Sebagai bank milik pemerintah daerah, BPD menjadi instrumen utama dalam sirkulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga sebagian besar arus kas pemerintah provinsi serta kabupaten/kota mengalir melalui institusi ini. Struktur pendanaan BPD pun didominasi dana murah atau CASA, dengan rasio yang umumnya berada di atas 60 persen pada sejumlah BPD berskala besar, menjadikan likuiditas sebagai keunggulan kompetitif yang belum sepenuhnya tergarap.

Namun, ketergantungan pada dana pemerintah sekaligus menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, aliran dana daerah memberi stabilitas likuiditas yang tinggi. Di sisi lain, BPD kerap dipandang belum optimal dalam mengembangkan portofolio kredit produktif, sehingga valuasi dan daya saingnya tertinggal dibanding bank umum lain yang lebih agresif menghimpun dana pihak ketiga.

Pro: Pemerataan Akses Memperluas Dampak Ekonomi

Argumen yang mendukung kesetaraan akses bertumpu pada prinsip persaingan sehat. Apabila BPD memperoleh ruang yang sama dalam program penyaluran kredit bersubsidi, penempatan dana, maupun transaksi nontunai pemerintah, maka terjadi perluasan kanal layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Efek pengganda dari pemerataan ini diharapkan mampu mengangkat pertumbuhan kredit BPD yang selama ini bergerak lebih moderat dibanding rata-rata industri perbankan nasional.

“BPD punya pemahaman mendalam atas karakter ekonomi lokal. Jika ruang partisipasinya diperluas, penyaluran program pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan lebih cepat menjangkau daerah,” ujar seorang pengamat perbankan daerah.

Dari sisi fiskal, jaringan BPD yang menjangkau hingga tingkat kabupaten/kota berpotensi menekan biaya transaksi pemerintah. Semakin banyak titik layanan yang terlibat, semakin efisien pula penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan belanja daerah ke pelosok.

Kontra: Risiko Konsentrasi dan Kesiapan Permodalan

Namun, perluasan peran BPD bukan tanpa risiko. Kritik yang mengemuka menyoroti kesiapan permodalan dan tata kelola. Sejumlah BPD masih mencatatkan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang relatif tipis di atas ambang ketentuan minimum, sehingga penambahan porsi transaksi pemerintah tanpa penguatan modal berpotensi memperbesar beban risiko kredit serta konsentrasi penempatan dana.

Sentimen pasar terhadap kualitas aset BPD turut menjadi perhatian. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) pada sebagian BPD masih berada di atas rata-rata industri, mencerminkan tantangan manajemen risiko yang belum tuntas. Jika akses diperluas tanpa disertai perbaikan fundamental, kebijakan tersebut justru berisiko memicu capital outflow dana pemerintah dan menekan kepercayaan investor terhadap sektor perbankan daerah.

Proyeksi dan Implikasi ke Depan

Ke depan, arah kebijakan diharapkan tidak berhenti pada wacana pemerataan akses, melainkan diimbangi peta jalan penguatan modal, konsolidasi kelembagaan, dan percepatan digitalisasi layanan BPD. Konsolidasi sejumlah BPD menjadi entitas yang lebih besar dan efisien dapat menjadi katalis positif bagi peningkatan kapasitas intermediasi serta perbaikan rasio efisiensi operasional.

Dari perspektif makro, pemberdayaan BPD yang lebih seimbang berpotensi mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan memperdalam inklusi keuangan. Kendati demikian, keberhasilannya tetap bergantung pada disiplin tata kelola dan kesiapan struktur permodalan. Dengan begitu, kesetaraan peran BPD dalam transaksi pemerintah semestinya dipandang sebagai agenda jangka panjang yang menuntut keseimbangan antara peluang dan kehati-hatian, bukan sekadar redistribusi porsi dana semata.