Biodiesel B50 Resmi Berlaku, Klaim Hemat Devisa Rp170 Triliun

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan bahan bakar solar dengan campuran minyak sawit 50% yang dikenal sebagai B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan lompatan strategis dari B35 yang sebelumnya berlaku.

"Hari ini kita membuktikan bahwa Indonesia akhirnya berdaulat di sektor energi. Dengan B50, kita memangkas ketergantungan impor solar hingga separuhnya. Angkanya fantastis, kita bisa menghemat devisa sekitar Rp170 triliun per tahun," ujar Bahlil dalam sambutannya.

Peresmian ini menandai babak baru dalam roadmap biodiesel nasional yang telah dimulai sejak era B20 pada 2018. Pabrik-pabrik biodiesel dalam negeri, menurut Bahlil, sudah siap memproduksi 18 juta kiloliter Fatty Acid Methyl Ester (FAME) per tahun untuk memenuhi kuota B50.

Dua Sisi Koin B50

Di balik klaim penghematan devisa, kebijakan ini menyisakan sejumlah catatan yang patut ditimbang. Berikut analisis dari dua perspektif:

Pro:

• Pengurangan impor solar sebesar 15-17 juta kiloliter per tahun, yang secara langsung memperbaiki neraca perdagangan nasional
• Penciptaan nilai tambah untuk komoditas sawit domestik, menstabilkan harga tandan buah segar (TBS) petani
• Potensi pengurangan emisi karbon karena sifat biodiesel yang lebih mudah terurai dibandingkan solar fosil murni

Kontra:

• Risiko teknis pada mesin diesel konvensional: campuran 50% sawit berpotensi menyebabkan penyumbatan filter dan degradasi komponen karet jika tidak disertai modifikasi mesin
• Pertamina masih berinvestasi besar pada kilang green diesel berbasis hydroprocessed vegetable oil (HVO) yang merupakan pesaing teknologi FAME B50, menyebabkan potensi kanibalisasi aset BUMN
• Deforestasi tidak langsung: peningkatan permintaan sawit untuk energi dikhawatirkan memperluas lahan perkebunan baru, meskipun pemerintah mengklaim ini hanya menyerap surplus produksi pangan

Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, berpendapat bahwa kesuksesan B50 sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan harga antara solar fosil dan minyak sawit. "Jika disparitas terlalu lebar, subsidi yang ditanggung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan melonjak drastis, dan pada titik tertentu menjadi tidak berkelanjutan," ujarnya kepada media.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) meyakinkan bahwa spesifikasi B50 telah melalui uji jalan sejauh 130.000 kilometer tanpa kendala berarti. Fokus selanjutnya adalah memastikan distribusi hingga ke pelosok, terutama di daerah dataran tinggi yang bersuhu rendah.