Apindo Bantah Usulan Kerja 45 Jam demi Pemutusan Hubungan Kerja

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan sejumlah asosiasi pengusaha per awal tahun ini, wacana penyesuaian batas jam kerja reguler kembali mencuat ke ruang publik. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa isu usulan waktu kerja maksimum 45 jam per pekan bukanlah agenda resmi yang bertujuan memperbesar ruang pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan bagian dari diskusi teknis mengenai produktivitas dan daya saing industri nasional.

Klarifikasi ini muncul setelah sejumlah pemberitaan menyebut organisasi pengusaha mendorong perubahan aturan ketenagakerjaan dengan mengubah ambang batas jam kerja dari 40 jam menjadi 45 jam per pekan. Narasi tersebut berkembang cepat di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja. Padahal, menurut Apindo, ada kesalahpahaman dalam membaca konteks usulan tersebut.

"Kami tidak pernah mengusulkan pengurangan hak pekerja. Yang kami bahas adalah fleksibilitas pengaturan waktu kerja agar dunia usaha bisa beradaptasi dengan dinamika pasar global," ujar perwakilan Apindo dalam keterangan resminya.

Konteks Regulasi dan Angka yang Sering Disalahpahami

Merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, waktu kerja normal di Indonesia saat ini ditetapkan 40 jam per pekan, terbagi dalam dua skema: 7 jam sehari untuk enam hari kerja, atau 8 jam sehari untuk lima hari kerja. Ketentuan ini telah bertahan sejak revisi regulasi ketenagakerjaan beberapa tahun terakhir.

Angka 45 jam yang ramai dibicarakan sejatinya mengacu pada praktik di sejumlah negara tetangga. Malaysia, misalnya, menerapkan batas 45 jam per pekan sejak amendemen undang-undang ketenagakerjaan mereka. Vietnam menetapkan 48 jam per pekan, sementara Singapura memberlakukan 44 jam per pekan. Artinya, jika dilihat dari perbandingan kawasan, Indonesia masih tergolong moderat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja nasional mencapai sekitar 147 juta orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 69 persen. Dari angka tersebut, sektor manufaktur padat karya menyerap lebih dari 19 juta pekerja, dan sektor inilah yang paling sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja.

Dua Perspektif: Produktivitas Versus Perlindungan Pekerja

Di satu sisi, dari kacamata pelaku usaha, penyesuaian jam kerja dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan fleksibilitas operasional. Indeks Produktivitas Tenaga Kerja yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan pertumbuhan yang cenderung melandai, sehingga efisiensi menjadi kata kunci. Pengusaha berargumen bahwa beban biaya tenaga kerja, termasuk komponen upah minimum yang naik secara year-on-year, membuat margin keuntungan di sektor padat karya menyusut.

Jika jam kerja dapat dikelola lebih luwes, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar tanpa harus melakukan PHK. Dalam konteks ini, jam kerja bukan sekadar angka, melainkan bagian dari strategi menjaga likuiditas dan keberlanjutan usaha di tengah sentimen pasar yang belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, serikat pekerja memandang wacana ini sebagai ancaman nyata bagi kesejahteraan buruh. Argumentasinya, penambahan jam kerja tanpa kenaikan upah proporsional sama dengan penurunan nilai upah per jam. Jika hitungannya, upah bulanan tetap sementara jam kerja bertambah dari 40 menjadi 45 jam, maka secara efektif terjadi penurunan upah per jam sekitar 11 persen.

Kalangan pekerja juga mengingatkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Data kecelakaan kerja yang dihimpun BPJS Ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan jam kerja panjang dikaitkan dengan peningkatan kelelahan serta menurunnya konsentrasi. Bagi kelompok rentan, seperti pekerja perempuan dan pekerja di sektor informal, dampaknya bisa berlipat.

Proyeksi Dampak ke Sektor Riil dan Iklim Investasi

Membaca dinamika ini, ada tiga hal yang perlu dicermati. Pertama, fundamental ekonomi nasional masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Daya beli pekerja berbanding lurus dengan keberlanjutan konsumsi. Jika upah per jam tertekan, permintaan domestik berpotensi melemah.

Kedua, dari sisi iklim investasi, kepastian regulasi lebih berpengaruh dibandingkan semata angka jam kerja. Investor umumnya menilai rasio biaya tenaga kerja terhadap nilai tambah, bukan hanya jam kerja nominal. Ketidakpastian aturan justru berisiko memicu capital outflow dari sektor padat karya yang tengah bersaing dengan negara-negara berbiaya lebih rendah.

Ketiga, wacana ini perlu dikembalikan pada meja dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak luas pada portofolio tenaga kerja nasional idealnya lahir dari kesepakatan tiga pihak, bukan dari polemik di ruang publik.

Pada akhirnya, angka 40 atau 45 jam hanyalah kulit luar dari persoalan yang lebih mendalam, yakni bagaimana meningkatkan produktivitas, menjaga daya saing, sekaligus memastikan pekerja memperoleh bagian yang adil dari pertumbuhan. Tanpa keseimbangan itu, perubahan aturan apa pun hanya akan memindahkan tekanan dari satu pihak ke pihak lain.