Ekonomi Biru Indonesia: Potensi Raksasa dan Tantangan Pembiayaan

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bank Indonesia per awal 2024, sektor kelautan dan perikanan menyumbang sekitar 2,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan nilai mencapai kurang lebih Rp 180 triliun. Angka ini terlihat kecil, namun menyimpan potensi yang jauh lebih besar apabila dikelola secara optimal melalui pendekatan ekonomi biru—konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.

Ekonomi biru mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya, energi terbarukan berbasis laut, pariwisata bahari, hingga industri bioteknologi kelautan. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau dan garis pantai sepanjang 99.000 kilometer, memiliki fundamental yang kuat untuk mengembangkan sektor ini. Namun, pertanyaannya: mengapa kontribusinya belum signifikan?

Pro: Potensi yang Belum Tergarap Maksimal

Di satu sisi, potensi ekonomi biru Indonesia memang luar biasa. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun per tahun, mencakup perikanan, energi, dan jasa ekosistem. Sektor perikanan budidaya, misalnya, mengalami kenaikan produksi dari 14,8 juta ton pada 2019 menjadi 16,2 juta ton pada 2023, atau tumbuh sekitar 2,3 persen year-on-year.

Selain itu, transisi energi global membuka peluang besar bagi energi terbarukan laut, seperti pembangkit listrik tenaga arus laut dan panel surya terapung. Pemerintah telah menargetkan kontribusi energi terbarukan sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025, dan laut dapat menjadi salah satu tulang punggungnya. Potensi ini juga didukung oleh tren global: permintaan produk perikanan berkelanjutan meningkat, seiring kesadaran konsumen akan pentingnya sertifikasi ramah lingkungan.

Dari sisi sentimen pasar, minat investor asing terhadap sektor kelautan mulai tumbuh. Beberapa dana investasi hijau (green fund) menyatakan ketertarikan pada proyek-proyek ekonomi biru di Indonesia, terutama setelah penerbitan obligasi hijau (green bond) yang mencapai USD 1,2 miliar hingga kuartal III 2023. Ini menunjukkan bahwa likuiditas global siap masuk, asalkan ada kerangka regulasi yang jelas dan proyek yang bankable.

Kontra: Pembiayaan dan Tata Kelola Jadi Hambatan

Di sisi lain, tantangan utama bukan terletak pada potensi, melainkan pada akses pembiayaan dan tata kelola. Hingga kini, porsi kredit perbankan untuk sektor kelautan dan perikanan masih sangat kecil, hanya sekitar 3,5 persen dari total kredit perbankan nasional per Desember 2023, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rasio ini jauh di bawah sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Penyebabnya beragam. Pertama, risiko usaha yang tinggi karena sifat musiman dan ketidakpastian hasil tangkapan. Kedua, status lahan dan hak guna usaha di wilayah pesisir sering kali tidak jelas, sehingga menyulitkan bank menerima agunan. Ketiga, skala usaha nelayan dan pembudidaya umumnya mikro dan kecil, sehingga biaya transaksi pembiayaan menjadi mahal.

"Sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi kunci untuk menarik investasi di sektor ekonomi biru. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, potensi besar ini akan tetap menjadi wacana," ujar seorang analis dari lembaga keuangan internasional yang berbasis di Jakarta.

Selain itu, capital outflow dari sektor kelautan juga terjadi karena lemahnya hilirisasi. Banyak komoditas perikanan diekspor dalam bentuk mentah, bukan produk olahan bernilai tambah. Padahal, nilai tambah produk olahan bisa 3 hingga 5 kali lipat dibandingkan bahan mentah. Ini mencerminkan masalah struktural dalam rantai pasok dan industrialisasi.

Dari perspektif valuasi, proyek ekonomi biru masih dianggap berisiko tinggi oleh investor institusi karena ketiadaan data historis yang panjang dan standar pengukuran dampak lingkungan yang baku. Proyeksi imbal hasil pun sering kali tidak kompetitif dibandingkan sektor energi konvensional atau teknologi digital.

Sinergi dan Reformasi Struktural

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan reformasi struktural yang mencakup tiga hal. Pertama, penciptaan instrumen pembiayaan campuran (blended finance) yang menggabungkan dana publik, filantropi, dan swasta untuk menurunkan risiko proyek. Kedua, penyederhanaan regulasi dan penegakan hukum terhadap illegal fishing yang selama ini merugikan negara hingga Rp 20 triliun per tahun. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan, termasuk pelatihan bagi nelayan dan pembudidaya untuk meningkatkan produktivitas.

Pemerintah telah meluncurkan beberapa inisiatif, seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan. Hingga akhir 2023, penyaluran KUR sektor kelautan hanya mencapai Rp 8,7 triliun, atau sekitar 1,2 persen dari total KUR nasional.

Dengan fundamental yang kuat dan sentimen pasar yang mulai positif, ekonomi biru Indonesia berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru. Namun, tanpa perbaikan mendasar dalam ekosistem pembiayaan dan tata kelola, potensi tersebut hanya akan menjadi angka di atas kertas. Waktu terus berjalan, dan laut Indonesia tidak bisa menunggu lebih lama.