Anwar Bashori Dorong Daerah Menjadi Penggerak Ekonomi Nasional

Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2026, penguatan ekonomi daerah masih menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga pertumbuhan nasional tetap merata. Aktivitas ekonomi di luar pusat-pusat pertumbuhan utama perlu diperluas agar kontribusi konsumsi, investasi, perdagangan, dan produksi tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Dalam konteks itu, M. Anwar Bashori memaparkan gagasan kebijakan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di hadapan Komisi XI DPR.

Dalam pemaparannya, Anwar menempatkan daerah sebagai sumber pertumbuhan yang dapat diperkuat melalui kebijakan moneter dan koordinasi lintas lembaga. Ia melihat potensi ekonomi regional bukan hanya berasal dari komoditas unggulan, tetapi juga dari industri pengolahan, usaha mikro, kecil, dan menengah, pariwisata, ekonomi digital, serta konektivitas antarwilayah.

Daerah Dipandang Memiliki Peran Strategis

Gagasan tersebut berangkat dari adanya perbedaan struktur ekonomi antarprovinsi. Sebagian daerah bergantung pada pertambangan dan perkebunan, sementara wilayah lain lebih ditopang manufaktur, jasa, perdagangan, atau pariwisata. Perbedaan ini membuat dampak perubahan harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga tidak selalu sama di setiap daerah.

Di satu sisi, keragaman tersebut dapat menjadi kekuatan karena perekonomian nasional memiliki banyak sumber pertumbuhan. Daerah dengan basis produksi yang kuat berpotensi meningkatkan ekspor dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, ketergantungan pada sektor tertentu dapat meningkatkan risiko apabila terjadi penurunan harga komoditas atau pelemahan permintaan global.

Karena itu, pengembangan daerah sebagai mesin ekonomi membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan karakter masing-masing wilayah. Pendekatan seragam berisiko mengabaikan kebutuhan lokal, terutama terkait pembiayaan, infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan akses pasar.

Peran Bank Indonesia dalam Penguatan Ekonomi Regional

Bank Indonesia memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah, inflasi, dan sistem keuangan. Namun, pelaksanaan mandat tersebut juga berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi daerah. Inflasi, misalnya, tidak hanya dipengaruhi permintaan masyarakat, tetapi juga pasokan pangan, biaya transportasi, distribusi, serta kondisi cuaca di berbagai wilayah.

Anwar menilai koordinasi pengendalian inflasi di daerah perlu terus diperkuat. Tim pengendalian inflasi daerah dapat berperan dalam memantau ketersediaan komoditas, memperbaiki distribusi, dan menjaga kelancaran pasokan menjelang periode permintaan tinggi. Pengendalian inflasi yang efektif akan membantu mempertahankan daya beli rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Selain itu, penguatan sistem pembayaran digital dapat membantu pelaku usaha daerah memperluas jangkauan transaksi. Digitalisasi memungkinkan pembayaran berlangsung lebih cepat dan tercatat, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi serta memperbaiki akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan.

Daerah dapat menjadi sumber pertumbuhan baru apabila kebijakan stabilitas, pembiayaan, dan pengembangan sektor produktif berjalan secara terkoordinasi.

Peluang Pertumbuhan dan Tantangan Implementasi

Pro: strategi yang berorientasi pada daerah dapat memperluas basis pertumbuhan ekonomi. Apabila industri pengolahan berkembang dekat dengan sumber bahan baku, nilai tambah tidak seluruhnya dinikmati oleh pusat produksi atau perusahaan besar di kota utama. Rantai pasok lokal juga dapat menciptakan permintaan bagi usaha kecil, memperbesar pendapatan masyarakat, dan meningkatkan penerimaan daerah.

Penguatan ekonomi regional juga dapat mengurangi kesenjangan. Ketika investasi dan lapangan kerja tumbuh di lebih banyak provinsi, tekanan urbanisasi menuju kota besar berpotensi berkurang. Dalam jangka menengah, kondisi itu dapat memperbaiki distribusi pendapatan dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.

Kontra: pelaksanaan agenda tersebut tidak mudah. Daerah masih menghadapi kendala produktivitas, kualitas sumber daya manusia, biaya logistik, dan kepastian regulasi. Sebagian wilayah juga memiliki pasar yang relatif kecil, sehingga investor memerlukan insentif dan kepastian permintaan sebelum menanamkan modal.

Risiko lainnya adalah ketergantungan berlebihan pada belanja pemerintah. Jika pertumbuhan daerah hanya didorong proyek publik tanpa peningkatan produktivitas swasta, dampaknya dapat terbatas. Kualitas proyek, transparansi anggaran, dan kesinambungan pembiayaan menjadi faktor yang menentukan.

Implikasi bagi Stabilitas dan Sentimen Pasar

Keberhasilan mendorong daerah menjadi penggerak ekonomi dapat memengaruhi sentimen pasar secara positif. Pertumbuhan yang lebih merata akan memperluas basis konsumsi dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan pada satu sektor atau wilayah. Bagi lembaga keuangan, perekonomian regional yang lebih beragam juga dapat membuka peluang penyaluran kredit dengan profil risiko yang lebih terukur.

Namun, ekspansi kredit tetap harus disertai pengawasan. Rasio kredit bermasalah, kualitas agunan, dan kemampuan bayar debitur perlu dipantau agar peningkatan likuiditas tidak berubah menjadi risiko bagi stabilitas sistem keuangan. Likuiditas adalah ketersediaan dana yang dapat digunakan untuk transaksi atau pembiayaan, sedangkan rasio kredit bermasalah menggambarkan bagian pinjaman yang menghadapi kendala pembayaran.

Dari perspektif portofolio nasional, diversifikasi ekonomi daerah dapat mengurangi konsentrasi risiko. Meski demikian, investor tetap akan menilai fundamental, termasuk produktivitas, kepastian hukum, kualitas infrastruktur, serta valuasi aset. Capital outflow, yakni keluarnya dana dari pasar domestik ke luar negeri, juga dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga global dan persepsi terhadap prospek ekonomi.

Proyeksi Kebijakan Menunggu Proses Seleksi

Gagasan Anwar masih harus ditempatkan dalam keseluruhan proses seleksi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Apabila memperoleh dukungan DPR dan ditetapkan, implementasinya akan bergantung pada koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas keuangan, serta pelaku usaha.

Proyeksi dampaknya tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Penguatan ekonomi daerah membutuhkan tahapan, mulai dari pemetaan sektor unggulan, perbaikan rantai pasok, peningkatan kapasitas UMKM, hingga evaluasi atas efektivitas program. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi regional, inflasi, penyaluran kredit, investasi, dan tingkat pengangguran perlu dibandingkan secara year-on-year agar tren kebijakan dapat dinilai secara objektif.

Pada akhirnya, agenda menjadikan daerah sebagai mesin ekonomi menawarkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, strategi ini berpotensi memperluas sumber pertumbuhan dan memperkuat pemerataan. Di sisi lain, keberhasilannya ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, disiplin pengawasan, dan kemampuan mengatasi hambatan struktural. Keseimbangan antara stabilitas moneter dan dukungan terhadap sektor produktif akan menjadi kunci agar pertumbuhan daerah berlangsung berkelanjutan.