Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Dipastikan Dipangkas, Waka BGN Sebut Angka Pastinya Masih Dihitung

Jakarta — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari akhirnya buka suara mengenai isu pemangkasan besar-besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan resmi yang diterima Beritadua.com pada Sabtu (27/6/2026), Arumsari mengakui bahwa BGN memang tengah menjalankan proses efisiensi atau refocusing anggaran, namun belum bersedia memberikan angka pasti yang akan dipotong dari porsi awal.

"Ya benar, kami sedang melakukan efisiensi atau refocusing anggaran. Angka pastinya menyusul," ujar Arumsari singkat saat dikonfirmasi awak media kami.

Isu Pemangkasan hingga Puluhan Triliun Rupiah

Kabar mengenai rencana pengurangan dana MBG ini telah berembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah sumber di parlemen menyebutkan bahwa potensi pemangkasan bisa mencapai 15–20 persen dari pagu awal yang disepakati pada RAPBN 2026. Jika merujuk pada anggaran MBG tahun berjalan yang tercatat sekitar Rp 71 triliun, maka nilai efisiensi yang digulirkan bisa berada di kisaran Rp 10–14 triliun. Namun, Arumsari enggan membenarkan spekulasi tersebut dan meminta publik bersabar menunggu hasil final koordinasi antarkementerian.

"Kami masih melakukan perhitungan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Prinsipnya, refocusing ini dilakukan agar program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran, bukan untuk menghentikan layanan kepada anak-anak kita," tegasnya.

Latar Belakang Refocusing Anggaran

Dorongan untuk melakukan efisiensi pada berbagai program pemerintah, termasuk MBG, muncul seiring dengan perlambatan ekonomi global dan perlunya penyesuaian fiskal domestik. Pemerintah menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk meninjau ulang belanja yang dinilai tidak prioritas atau kurang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Program MBG, yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia, masuk dalam radar penyesuaian karena beberapa pos belanja operasional dan distribusi dianggap masih bisa dirampingkan.

Kebijakan ini memicu polemik, terlebih setelah Kantor Staf Presiden (KSP) menerima banyak keluhan dari orang tua akibat program MBG yang sempat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Seperti diberitakan sebelumnya, keluarga penerima manfaat mengaku kesulitan memenuhi asupan gizi anak-anak saat suplai makanan dari sekolah dihentikan. Situasi itu menimbulkan kekhawatiran bahwa efisiensi tambahan bisa memperparah dampak negatif tersebut.

Jaminan Program Tetap Berlanjut

Meski ada efisiensi, Arumsari memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghilangkan MBG dari kerangka kebijakan nasional. Ia menjelaskan bahwa refocusing justru akan memperkuat mekanisme penyaluran dan memperbaiki kualitas makanan yang diterima siswa. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan, antara lain, mengurangi frekuensi distribusi menjadi tiga kali seminggu dengan porsi gizi yang lebih padat, atau mengoptimalkan penggunaan bahan pangan lokal sehingga menekan biaya logistik tanpa mengorbankan nilai nutrisi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, yang dihubungi secara terpisah, mengingatkan bahwa pemangkasan dana harus dilakukan dengan sangat hati-hati. "MBG adalah program yang sensitif karena langsung menyentuh aspek kesehatan dan pendidikan anak. Salah hitung sedikit saja, kita bisa kehilangan generasi emas yang selama ini diimpikan," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, BGN dan Kementerian Keuangan masih terus menggelar rapat maraton. Publik diharapkan mendapatkan kejelasan mengenai angka final efisiensi paling lambat dalam dua minggu ke depan, bersamaan dengan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan MBG kepada DPR. Sementara itu, tim Beritadua.com akan terus memantau perkembangan dan menyajikan informasi terkini seputar nasib program unggulan pemerintah ini.