Airlangga Ungkap Jurus Vietnam Bikin Ekspor Meroket Tinggalkan RI

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka kartu soal penyebab ekspor Vietnam melesat jauh meninggalkan Indonesia. Dalam paparannya, ia menyoroti perbedaan struktural industri hingga agresivitas pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang membuat barang-barang Vietnam lebih mudah menembus pasar global, sementara Indonesia masih bergelut dengan berbagai hambatan.

Data yang dihimpun menunjukkan nilai ekspor Vietnam kini menembus angka US$ 370 miliar per tahun, sementara ekspor Indonesia berkisar di level US$ 250-260 miliar. Selisih puluhan miliar dolar itu bukanlah angka kecil, melainkan sinyal bahwa negeri ini tengah kehilangan momentum di tengah persaingan dagang global yang semakin ketat.

Berawal dari Perbedaan Struktur Industri

Menurut Airlangga, salah satu akar persoalan terletak pada struktur industri kedua negara. Vietnam lebih fokus membangun sektor manufaktur berorientasi ekspor dengan nilai tambah tinggi, terutama elektronik, tekstil, dan alas kaki. Sementara Indonesia masih terlalu bergantung pada komoditas mentah dan setengah jadi yang rentan gejolak harga dunia.

"Vietnam itu membangun industri yang langsung menyasar pasar ekspor. Kita masih banyak bergantung pada komoditas mentah, sehingga nilai tambahnya jauh tertinggal," ujar Airlangga dalam forum diskusi di Jakarta.

Ia menambahkan, Vietnam juga lebih berani membuka pintu investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dengan regulasi yang sederhana. Akibatnya, raksasa teknologi dunia seperti Samsung hingga LG memindahkan basis produksinya ke sana, membawa modal, teknologi, sekaligus akses pasar global.

Kronologi Persaingan Ekspor yang Semakin Timpang

Perbandingan kinerja ekspor kedua negara dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren yang kian mengkhawatirkan. Airlangga memaparkan sejumlah tonggak penting:

1. 2015-2020: Vietnam konsisten mencatat surplus dagang, sementara Indonesia justru sering defisit, terutama ketika harga komoditas melemah.
2. 2021-2023: Ekspor Vietnam melaju setelah perusahaan global menerapkan strategi "China Plus One" dengan mengalihkan sebagian produksi ke Asia Tenggara.
3. 2024-2025: Vietnam menggenjot KEK baru di sepanjang pesisir, dilengkapi pelabuhan modern, listrik memadai, dan insentif pajak hingga puluhan tahun.
4. Saat ini: Indonesia baru mulai mengejar dengan pembangunan sejumlah KEK, namun menghadapi hambatan tata ruang, perizinan, dan ketersediaan energi.

Dari sisi iklim investasi, Vietnam tercatat hanya membutuhkan waktu puluhan hari untuk mengurus izin usaha, sementara di Indonesia prosesnya bisa berbulan-bulan. Biaya logistik di Vietnam juga lebih rendah karena infrastruktur pelabuhan dan jalan tol yang terintegrasi.

Jurus KEK dan Pekerjaan Rumah Indonesia

Airlangga menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah tengah disiapkan, mulai dari percepatan pembangunan KEK, penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), hingga peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi nikel, bauksit, dan mineral lain.

• Percepatan pengembangan KEK di wilayah terluar untuk mendekatkan industri dengan pasar ekspor.
• Reformasi regulasi ketenagakerjaan dan kepabeanan agar lebih kompetitif.
• Peningkatan investasi pada sektor manufaktur berbasis teknologi dan sumber daya manusia terampil.
• Pembenahan infrastruktur logistik untuk menekan biaya pengiriman barang.

Namun, pengamat ekonomi menilai pekerjaan rumah Indonesia tidak ringan. Ketergantungan pada komoditas, rendahnya porsi manufaktur bernilai tinggi, serta persaingan dari negara tetangga menjadi tantangan besar. Tanpa lompatan kebijakan, jarak ekspor Indonesia dan Vietnam diprediksi makin lebar.

"Kalau kita tidak segera mengubah orientasi industri dari komoditas menjadi manufaktur ekspor, selamanya kita akan tertinggal," tegas Airlangga.

Dengan modal pasar domestik besar, bonus demografi, dan posisi strategis di jalur perdagangan global, Indonesia sebenarnya memiliki bekal untuk mengejar. Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu mengeksekusi kebijakan dengan cepat sebelum peluang itu berpindah ke tangan negara tetangga.