1.800 Ton Emas di Bawah Bantal, Nilai Capai Rp 4.483 Triliun

Berdasarkan data pemerintah yang dirilis pada pertengahan Agustus 2026, emas yang dipegang warga Indonesia di luar sistem keuangan formal diperkirakan mencapai 1.800 ton dengan nilai pasar sekitar Rp 4.483 triliun. Jumlah tersebut setara dengan lebih dari 20 kali lipat cadangan emas resmi Bank Indonesia yang tercatat pada kisaran 78 ton, sekaligus lebih besar dari total belanja negara dalam APBN. Fenomena emas yang masih tersimpan di lemari dan brankas rumah ini menjadi sorotan karena menegaskan betapa besarnya jarak antara kepemilikan aset masyarakat dengan arus dana yang beredar di dalam sistem keuangan formal.

Dalam skala global, 1.800 ton emas setara dengan hampir separuh produksi tambang emas dunia dalam satu tahun. Artinya, hampir separuh emas yang ditambang di seluruh dunia per tahun justru beristirahat di rumah-rumah warga Indonesia. Kondisi ini makin menarik dicermati di tengah tren indeks harga emas global yang mengalami kenaikan tajam year-on-year hingga menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, ditopang permintaan bank sentral berbagai negara dan sentimen pasar yang masih mengarah pada aset aman.

Mengapa Emas Tetap Menjadi Pilihan

Di satu sisi, keputusan menyimpan emas secara fisik memiliki logika fundamental yang kuat. Emas berfungsi sebagai lindung nilai — istilah sederhananya, aset pelindung kekayaan — terhadap inflasi dan gejolak ekonomi. Pengalaman krisis 1997-1998 serta guncangan pandemi 2020 membuktikan bahwa nilai emas cenderung bertahan, bahkan menguat, ketika instrumen lain justru tertekan. Berbeda dengan simpanan di bank, emas tidak memiliki risiko gagal bayar dari pihak lain. Wajar bila masyarakat yang pernah menyaksikan episode capital outflow dan rush perbankan menjadikan emas fisik sebagai bagian dari portofolio perlindungan keluarga.

“Emas adalah aset yang tidak mengenal bunga, tetapi juga tidak mengenal gagal bayar. Dalam situasi krisis, logika rasional justru membuat seseorang memegang emas fisik lebih erat,” ujar seorang ekonom yang meneliti perilaku keuangan rumah tangga.

Di Sisi Lain: Dana Menganggur yang Mahal

Di sisi lain, simpanan emas yang tidak produktif menyimpan biaya peluang yang besar. Jika 1.800 ton emas tersebut dikonversi dan disalurkan melalui perbankan, likuiditas senilai Rp 4.483 triliun berpotensi memperkuat dana pihak ketiga serta membiayai sektor produktif seperti UMKM dan infrastruktur. Rasio pendalaman keuangan Indonesia yang masih berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto — jauh di bawah Malaysia yang telah melewati 120 persen — menunjukkan ruang pemanfaatan dana yang masih sangat luas.

Perbedaan krusialnya, emas tidak menghasilkan arus kas. Tidak ada dividen, tidak ada bunga, dan nilainya hanya bergantung pada pergerakan harga, sehingga rentan terhadap koreksi valuasi ketika harga turun. Emas fisik juga menuntut biaya penyimpanan, menanggung risiko kehilangan, serta dikenai selisih harga yang relatif besar saat dijual kembali. Dari sisi fiskal, transaksi emas yang tidak tercatat berarti penerimaan negara yang hilang dan sulit untuk dilacak.

Proyeksi dan Jalan ke Depan

Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK telah lama mendorong formalisasi kepemilikan emas melalui produk tabungan emas, layanan gadai bersertifikat, hingga jaminan pembelian kembali emas. Proyeksi sederhananya, bila hanya 10 persen dari total kepemilikan emas tersebut — sekitar 180 ton — berhasil masuk ke sistem keuangan dalam lima tahun ke depan, tambahan likuiditas yang tersalur berpotensi menopang pembiayaan UMKM dan memperbaiki rasio simpanan nasional.

Namun para pengamat mengingatkan bahwa kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan imbauan. Kepercayaan adalah kunci utama. Tanpa jaminan perlindungan simpanan yang kredibel, edukasi keuangan yang masif, serta insentif yang menarik, emas akan tetap menjadi pilihan rasional bagi mayoritas pemiliknya. Negara justru perlu membuktikan bahwa sistem keuangan modern mampu menawarkan keamanan yang setara dengan menyimpan emas di rumah.

Pada akhirnya, fenomena 1.800 ton emas di bawah bantal adalah cermin dua sisi: di satu sisi mencerminkan kekayaan dan daya tahan masyarakat, di sisi lain menunjukkan pekerjaan rumah besar bagi pendalaman sektor keuangan nasional. Membawa aset ini masuk ke sistem formal memang tidak bisa dipaksakan, tetapi dengan kepercayaan dan insentif yang tepat, bukan mustahil dana yang selama ini terpendam menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.