Impor Minyak 700 Ribu Barel per Hari, Panas Bumi Jadi Andalan

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada awal Agustus 2026, Indonesia masih mengimpor sekitar 700 ribu barel minyak per hari untuk menutup kesenjangan antara produksi domestik yang menurun dan kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Angka tersebut, menurut estimasi sejumlah lembaga riset energi, setara dengan hampir separuh kebutuhan harian masyarakat yang berada di kisaran 1,4 juta hingga 1,6 juta barel per hari. Dalam keterangannya, Bahlil menegaskan bahwa percepatan pengembangan panas bumi menjadi salah satu jalan keluar utama untuk menekan ketergantungan impor sekaligus mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Produksi Menurun, Konsumsi Terus Naik

Ketergantungan pada minyak impor sebenarnya bukan persoalan baru. Sepanjang dekade terakhir, produksi minyak mentah dalam negeri cenderung mengalami penurunan karena sumur-sumur tua yang makin tidak produktif dan minimnya temuan lapangan baru yang signifikan. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar terus tumbuh seiring bertambahnya kendaraan bermotor dan menggeliatnya aktivitas industri. Ketika dua tren ini bergerak berlawanan arah, impor menjadi katup penyangga yang menjaga pasokan tetap aman.

Dampaknya langsung terasa pada neraca perdagangan dan nilai tukar. Setiap kenaikan harga minyak dunia otomatis memperbesar belanja impor, memperlebar defisit transaksi berjalan, dan menekan rupiah. Secara sederhana, defisit transaksi berjalan adalah selisih negatif antara pemasukan devisa dari ekspor dan pengeluaran devisa untuk impor; bila terus melebar, cadangan devisa ikut terkuras. Kondisi inilah yang kerap memicu capital outflow, atau keluarnya dana asing dari pasar domestik, ketika sentimen pasar global memburuk dan indeks dolar AS menguat.

Panas Bumi: Potensi Raksasa yang Masih Terpendam

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah menoleh pada energi panas bumi. Secara fundamental, Indonesia berada di atas salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia, yang kerap dikutip para peneliti mencapai sekitar 24 gigawatt (GW) — cukup untuk memasok listrik bagi puluhan juta rumah tangga. Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi (PLTP) hingga saat ini baru sekitar 2,4 GW, atau kurang dari sepersepuluh potensi yang ada.

Bahlil menilai percepatan pengembangan panas bumi bukan hanya menambah pasokan listrik ramah lingkungan, tetapi juga mengurangi konsumsi solar untuk pembangkit listrik di sejumlah daerah. Sebagian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di kawasan timur Indonesia selama ini bergantung pada BBM impor, sehingga setiap gigawatt energi terbarukan yang terbangun berpotensi menurunkan volume impor minyak secara langsung.

“Panas bumi unik karena bisa beroperasi 24 jam tanpa tergantung cuaca, sehingga lebih stabil dibanding tenaga surya atau angin. Persoalannya, proyeknya mahal dan butuh waktu bertahun-tahun untuk beroperasi,” ujar seorang analis energi kepada Beritadua.

Dua Sisi: Harapan versus Kenyataan di Lapangan

Di satu sisi, para pendukung energi terbarukan menilai panas bumi adalah solusi paling rasional untuk memperbaiki bauran energi nasional. Rasio kapasitasnya yang tinggi membuat biaya listrik jangka panjang relatif kompetitif dan valuasi proyeknya menarik bagi investor, meski investasi awalnya besar. Pengembangan yang konsisten juga akan memperkaya portofolio pembangkit nasional sekaligus mengurangi pajanan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Di sisi lain, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa panas bumi bukan obat cepat bagi persoalan impor. Proses eksplorasi, pengeboran, hingga komersialisasi proyek bisa memakan waktu lima sampai tujuh tahun, belum lagi perizinan yang berlapis, risiko kegagalan pengeboran yang mahal, serta kebutuhan likuiditas pembiayaan yang besar. Tanpa terobosan kebijakan, kontribusinya terhadap pengurangan impor minyak baru akan terasa menjelang awal dekade berikutnya.

Proyeksi dan Pekerjaan Rumah

Terlepas dari perdebatan itu, hampir semua proyeksi menunjukkan kebutuhan energi nasional akan terus naik. Permintaan listrik domestik diperkirakan tumbuh di kisaran 5–7 persen year-on-year seiring elektrifikasi dan industrialisasi, sementara harga minyak mentah global masih volatil. Kombinasi keduanya membuat beban impor energi berisiko melebar bila tidak diimbangi percepatan produksi domestik.

Karena itu, para pengamat menilai kedaulatan energi tidak bisa dicapai dengan satu solusi tunggal. Diperlukan kombinasi peningkatan produksi minyak dari sumur eksisting, penerapan teknologi yang memperpanjang umur lapangan tua, konversi pembangkit fosil ke energi terbarukan, hingga efisiensi konsumsi. Pemerintah juga dituntut menyederhanakan perizinan, memperbaiki insentif fiskal, dan memberi kepastian hukum bagi investor. Tanpa itu, potensi 24 GW hanya akan menjadi angka di atas kertas, dan impor 700 ribu barel per hari berisiko bertahan lebih lama dari yang diharapkan.