Emas 1.800 Ton di Bawah Bantal Senilai Rp 4.483 Triliun

Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2026, pemerintah mengungkapkan bahwa sekitar 1.800 ton emas milik warga Indonesia masih tersimpan di luar sistem keuangan formal—populer disebut emas "di bawah bantal". Jika dikonversi dengan harga emas acuan yang berada di kisaran Rp 2,4 juta per gram, nilai agregat simpanan tersebut mencapai Rp 4.483 triliun, setara lebih dari seperlima produk domestik bruto (PDB) nasional yang tercatat sekitar Rp 24.000 triliun pada 2025. Angka ini mencuat di tengah tren harga emas global yang sepanjang tahun berjalan mengalami kenaikan nyaris 22 persen year-on-year, didorong permintaan bank sentral dunia dan ketidakpastian geopolitik.

Fenomena menyimpan emas di luar lembaga keuangan bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Tradisi menabung dalam bentuk logam mulia telah mengakar lintas generasi, terutama di daerah dengan akses perbankan terbatas. Namun, skala 1.800 ton yang baru terpetakan melalui survei pemerintah menegaskan bahwa sebagian besar kekayaan nasional bergerak di luar radar otoritas, baik untuk kepentingan pengawasan moneter maupun basis pajak.

Simpanan di Bawah Bantal: Antara Tradisi dan Efisiensi

Emas yang disimpan secara fisik memang menawarkan rasa aman yang tidak dimiliki instrumen digital. Ketika terjadi gejolak nilai tukar atau kekhawatiran terhadap stabilitas sistem perbankan, logam mulia menjadi pelindung nilai (hedge) yang tidak tergantung pada kinerja institusi mana pun. Bagi sebagian rumah tangga, membeli emas batangan atau perhiasan adalah bentuk tabungan yang paling mudah dipahami dan tidak memerlukan literasi keuangan tinggi.

Dari perspektif ekonomi makro, simpanan emas yang besar di luar sistem keuangan mengurangi jumlah dana yang beredar di perbankan. Padahal, dana tersebut berpotensi menjadi kredit produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja. Ketika likuiditas mengendap dalam bentuk aset non-produktif, perputaran uang di sektor riil menjadi lebih lambat, dan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi ikut melemah.

Di Satu Sisi: Potensi Masuknya Dana ke Sistem Keuangan

Di satu sisi, jika sebagian dari 1.800 ton emas tersebut berhasil dimonetisasi—misalnya melalui program pembelian kembali (buyback) pemerintah atau skema tabungan emas perbankan—aliran dana segar yang masuk ke sistem keuangan bisa menjadi penyuntik likuiditas yang signifikan. Para ekonom memperkirakan, konversi bahkan hanya 10 persen dari total simpanan dapat menambah dana pihak ketiga perbankan hingga ratusan triliun rupiah, memperkuat rasio kecukupan modal dan membuka ruang ekspansi kredit.

"Potensi ini ibarat cadangan tersembunyi bagi perekonomian. Jika dikelola dengan instrumen yang tepat, emas di bawah bantal bisa berubah dari aset pasif menjadi mesin pembiayaan baru," ujar seorang ekonom senior yang akrab dengan kajian otoritas moneter.

Penguatan cadangan devisa juga menjadi imbas positif lain. Emas yang didepositokan di bank dapat dihitung sebagai bagian dari aset luar negeri, sehingga memperbaiki posisi neraca pembayaran dan menahan tekanan capital outflow ketika sentimen pasar global memburuk. Dengan fundamental eksternal yang lebih kokoh, nilai tukar rupiah pun memiliki penyangga tambahan.

Di Sisi Lain: Risiko dan Hambatan Struktural

Di sisi lain, para pengamat mengingatkan bahwa upaya menarik emas ke sistem keuangan menghadapi hambatan struktural yang tidak sederhana. Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan belum sepenuhnya pulih bagi sebagian kelompok, terutama setelah beberapa kasus gagal bayar lembaga keuangan non-bank pada periode 2022–2024. Kedua, biaya konversi dan administrasi yang masih relatif tinggi membuat imbal hasil bersih menyimpan emas di bank belum tentu lebih menarik dibandingkan menyimpannya secara fisik.

Ada pula risiko bahwa kebijakan monetisasi emas justru memicu gejolak harga di pasar domestik. Jika program buyback pemerintah berjalan masif dalam waktu singkat, permintaan terhadap rupiah meningkat drastis dan dapat mendistorsi keseimbangan pasar. Otoritas perlu mengatur kecepatan dan volume secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak yang justru kontraproduktif. Selain itu, aspek perpajakan yang belum jelas kerap menjadi penghambat utama; kekhawatiran terhadap kewajiban pajak baru membuat sebagian pemilik emas enggan mendeklarasikan simpanannya.

Proyeksi Kebijakan dan Peta Jalan ke Depan

Proyeksi jangka pendek menunjukkan bahwa tekanan global—mulai dari normalisasi kebijakan suku bunga negara maju hingga fluktuasi harga komoditas—akan terus memengaruhi minat masyarakat terhadap emas. Selama ketidakpastian masih tinggi, rasio simpanan emas fisik terhadap total aset rumah tangga diperkirakan tetap bertahan di level dua digit, meskipun valuasi harga emas sudah berada di zona yang menurut sebagian analis cukup jenuh.

Pemerintah dan Bank Indonesia dinilai perlu merancang insentif yang berjenjang: edukasi literasi keuangan, kemudahan administrasi, kepastian pajak, serta produk tabungan emas yang kompetitif. Pendekatan bertahap ini lebih realistis daripada target ambisius jangka pendek. Yang terpenting, kebijakan monetisasi emas harus berjalan tanpa memaksa, karena kepercayaan masyarakat—bukan sekadar insentif ekonomi—adalah kunci utama menggerakkan aset senilai ribuan triliun rupiah ini kembali ke dalam sistem keuangan formal.

Dengan demikian, persoalan 1.800 ton emas di bawah bantal bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan hubungan antara masyarakat, negara, dan sistem keuangan. Keberhasilan mengelola potensi ini akan menentukan seberapa besar kekayaan nasional dapat benar-benar bekerja bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.