Izin Panas Bumi Gunung Ungaran Terbit, PLN Diizinkan Garap PLTP

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Juli 2026, potensi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai 24 gigawatt (GW), salah satu yang terbesar di dunia. Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang telah beroperasi baru sekitar 2,4 GW, atau kurang dari sepersepuluh potensi yang ada. Izin eksplorasi dan pengembangan panas bumi di Gunung Ungaran, Jawa Tengah, yang baru diterbitkan untuk PT PLN dan PT Telaga Ranu Geothermal, karenanya dibaca pelaku industri sebagai sinyal percepatan pemanfaatan sumber energi yang selama ini berjalan lambat. Pengembangan lapangan ini diharapkan mampu menggantikan sebagian pasokan energi fosil yang selama ini mendominasi sistem kelistrikan nasional.

Membaca Terobosan Izin di Tengah Target Bauran Energi

Izin yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menjadi pintu masuk bagi BUMN ketenagalistrikan untuk memperluas portofolio pembangkitnya di luar batu bara dan gas. Pro dari langkah ini cukup jelas. Di satu sisi, pengembangan ini selaras dengan target bauran energi baru terbarukan (EBT) yang dicanangkan pemerintah, dari 23 persen pada 2025 menuju porsi yang jauh lebih besar pada 2030 sebagai bagian dari peta jalan menuju net zero emission 2060. PLTP memiliki keunggulan dibandingkan pembangkit surya dan angin karena faktor kapasitasnya yang tinggi, sekitar 85-95 persen, sehingga mampu menjadi beban dasar (base load) yang stabil sepanjang tahun. Emisinya pun jauh lebih rendah: setiap kilowatt-jam listrik panas bumi hanya melepaskan sekitar 0,1 kilogram CO2, dibandingkan batu bara yang dapat mencapai 0,9 kilogram.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa pengembangan panas bumi bukanlah proyek jangka pendek. Tahap eksplorasi dan pengeboran sumur dapat memakan waktu lima hingga tujuh tahun sebelum komersial, dengan belanja modal awal yang besar. Kajian awal di lapangan Ungaran menyebutkan potensi listrik yang bisa dibangkitkan berkisar puluhan megawatt, dengan sebagian estimasi menyebut angka 55 megawatt, namun angka tersebut masih menunggu hasil pengeboran sumur eksplorasi yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terbitnya izin adalah awal proses, bukan jaminan produksi.

Di Sisi Lain: Biaya, Risiko, dan Likuiditas Pendanaan

Kontra dari percepatan ini datang dari sisi ekonomi proyek. Biaya pengembangan panas bumi di Indonesia secara historis termasuk tertinggi di dunia, sebagian karena ketidakpastian geologi dan kebutuhan impor peralatan pengeboran yang dihargai dalam dolar Amerika Serikat. Jika nilai tukar rupiah tertekan, belanja modal proyek ikut membengkak, dan hal itu dapat mendorong kenaikan tarif listrik yang pada akhirnya dibebankan ke konsumen. Negosiasi tarif antara pengembang dan PLN juga kerap menjadi titik rawan, karena hitungan keekonomian proyek sangat sensitif terhadap asumsi harga jual listrik.

Dari sisi pendanaan, proyek panas bumi membutuhkan likuiditas jangka panjang yang tidak kecil. Skema pinjaman bank dan lembaga multilateral tersedia, tetapi syarat kelayakan finansialnya ketat, termasuk rasio cakupan utang (debt service coverage ratio) yang memadai. Di tengah tren suku bunga global yang masih tinggi dan arus modal yang kerap bergejolak, termasuk risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, pendanaan proyek infrastruktur energi berskala besar tidak otomatis mudah diperoleh. Sentimen pasar terhadap proyek energi terbarukan memang membaik, tetapi investor tetap menuntut kejelasan kerangka regulasi dan kepastian kontrak jangka panjang.

Dampak Ekonomi Lokal dan Proyeksi ke Depan

Jika berjalan sesuai jadwal, proyek ini berpotensi memberi dampak ekonomi yang terukur bagi Jawa Tengah. Konstruksi dan operasional PLTP umumnya menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari pekerja pengeboran hingga pengelolaan fasilitas, sekaligus mendorong aktivitas usaha mikro di sekitar lokasi. Pendapatan daerah dari pajak dan bagi hasil juga dapat mengalami kenaikan dibandingkan kondisi saat ini. Pada tataran nasional, setiap penambahan kapasitas panas bumi berarti pengurangan konsumsi bahan bakar fosil, yang berimplikasi positif pada neraca perdagangan karena menekan impor energi.

Proyeksi jangka menengah tetap menantang. Untuk mencapai target kapasitas panas bumi pada 2030, Indonesia perlu menambah kapasitas terpasang secara signifikan dari posisi saat ini, dan realisasi tahun ini masih jauh dari kecepatan yang dibutuhkan. Pertumbuhan investasi energi terbarukan global yang year-on-year terus naik juga belum sepenuhnya tercermin pada porsi panas bumi, karena jenis energi ini kalah populer dibandingkan surya dan angin di mata sebagian investor. Secara fundamental, panas bumi tetap menarik karena keandalannya, namun valuasi proyek sangat bergantung pada hasil eksplorasi dan kepastian regulasi, dua variabel yang belum bisa dipastikan sejak awal.

Catatan Penutup

Terbitnya izin panas bumi di Gunung Ungaran adalah langkah positif yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dibaca berlebihan. Indeks kemajuan transisi energi Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga, dan satu izin proyek tidak otomatis mengubah lintasan tersebut. Keberhasilan proyek ini akan ditentukan oleh kecepatan pengeboran eksplorasi, kesepakatan tarif yang masuk akal bagi semua pihak, serta ketersediaan pendanaan jangka panjang. Hingga sumur-sumur pertama benar-benar memproduksi uap, status Gunung Ungaran tetap berada di ranah potensi, bukan kapasitas. Pemerintah dan PLN perlu menjaga momentum ini dengan eksekusi yang disiplin, karena transisi energi bukan soal izin semata, melainkan soal membuktikan proyek berjalan di lapangan.