11 Rusun Baru Bakal Dibangun di Jakarta Tahun Depan, Ini Daftar Lokasinya

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun 11 rumah susun (rusun) baru pada tahun 2027 mendatang. Proyek pembangunan hunian vertikal ini tengah diupayakan untuk masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat melalui Program 3 Juta Rumah, sehingga proses pengusulan kini sedang berjalan di tingkat kementerian.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengonfirmasi bahwa proposal pembangunan 11 rusun tersebut sedang dalam tahap finalisasi untuk diserahkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini merupakan bagian dari strategi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kebutuhan hunian layak bagi warga Ibu Kota.

"Terkait 11 rusun tersebut sedang proses pengusulan ke Kementerian PKP. Besar harapan dapat didukung penuh melalui Program 3 Juta Rumah sebagai portofolio bersama antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Kelik Indriyanto kepada awak media, Sabtu (27/6/2026).

Dorong Hunian Vertikal di Tengah Keterbatasan Lahan

Pembangunan 11 rusun baru ini sejalan dengan visi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang terus mendorong konsep hunian vertikal sebagai solusi atas keterbatasan lahan di Jakarta. Dengan semakin padatnya penduduk dan minimnya lahan kosong untuk perumahan tapak, rusun dipandang sebagai opsi paling realistis untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah-baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Rencana ini juga merupakan bagian dari upaya penataan kawasan kumuh dan normalisasi bantaran sungai yang kerap menjadi lokasi berdirinya permukiman ilegal. Melalui penyediaan rusun baru, Pemprov DKI berharap dapat merelokasi warga dari zona-zona rawan bencana sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Skema Pendanaan dan Daftar Lokasi Strategis

Program 3 Juta Rumah yang digulirkan pemerintah pusat menjadi andalan utama dalam pendanaan proyek ambisius ini. Jika disetujui, pembiayaan pembangunan 11 rusun tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian terkait, dengan lahan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target hunian vertikal tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan.

Kendati daftar rinci lokasi pembangunan masih menunggu rampungnya proses pengusulan, beberapa kawasan padat penduduk di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu diproyeksikan menjadi prioritas. Wilayah-wilayah dengan angka backlog hunian tinggi dan tingkat kepadatan ekstrem seperti Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diprediksi akan menerima alokasi pembangunan rusun terbanyak. Lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan simpul transportasi publik seperti stasiun KRL, halte Transjakarta, dan stasiun MRT juga menjadi pertimbangan utama agar mobilitas penghuni tetap efisien.

Pemprov DKI menargetkan proses pengusulan ini rampung dalam waktu dekat, sehingga groundbreaking proyek dapat dimulai sesuai jadwal pada awal tahun 2027. Dengan tambahan 11 rusun baru ini, diharapkan daftar antrean kepemilikan hunian bagi warga Jakarta dapat terpangkas secara signifikan, sekaligus mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global yang inklusif dan berkelanjutan.