Zulhas Yakin Persoalan MBG Rampung pada Dua Tahun Prabowo

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, prevalensi stunting nasional masih tercatat di kisaran 21,5 persen, sementara indeks harga bahan pangan yang menjadi komponen utama biaya program mengalami kenaikan year-on-year sebesar 3,8 persen. Di tengah tekanan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menetapkan tenggat penyelesaian berbagai persoalan teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 20 Oktober mendatang, tepat ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki usia dua tahun. Target tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menutup tahun kedua dengan catatan kinerja yang lebih solid.

Secara garis besar, MBG merupakan program bantuan pangan nasional yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Alokasi anggarannya pada APBN 2026 mencapai Rp171 triliun, melonjak dari sekitar Rp71 triliun pada tahun pertama. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat penerima manfaat bertambah dari 6,7 juta orang pada fase perdana menjadi lebih dari 20 juta orang pada pertengahan 2026. Ekspansi secepat ini menuntut kesiapan rantai pasok, mulai dari petani pemasok bahan baku, dapur umum, hingga petugas distribusi di lapangan.

Menimbang Beban Fiskal di Balik Target Percepatan

Dari sisi anggaran, komitmen menuntaskan persoalan MBG membawa konsekuensi fiskal yang tidak ringan. Rasio belanja perlindungan sosial terhadap produk domestik bruto (PDB)—nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara—diperkirakan naik dari 1,2 persen menjadi 1,5 persen pada tahun ini. Di satu sisi, penyelesaian masalah operasional seperti keterlambatan distribusi, keluhan kualitas menu, dan sisa makanan yang terbuang dapat memperkuat kepercayaan publik. Di sisi lain, perluasan cakupan tanpa perbaikan tata kelola berisiko memperbesar inefisiensi belanja di tengah upaya menjaga defisit tetap sehat.

Dua Perspektif: Pengungkit Sektor Riil versus Efisiensi Anggaran

Pro: Dari kacamata ekonomi, MBG berfungsi sebagai injeksi permintaan yang langsung menyentuh sektor riil. Setiap hari, ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—unit dapur yang mengolah dan menyalurkan makanan—membeli beras, telur, sayur, buah, dan susu dari petani serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Nilai transaksi harian program ini dilaporkan telah melampaui Rp300 miliar, sehingga turut memutar roda ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan ekstrem.

Kontra: Namun, para pengkritik menilai program ini belum sepenuhnya efisien. Ketergantungan pada susu impor masih menjadi catatan karena produksi susu dalam negeri baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional. Biaya logistik di daerah terpencil kerap melampaui standar biaya satuan, sehingga realisasi belanja berpotensi melebihi pagu. Jika investor menilai pelebaran defisit tidak terkendali, risiko capital outflow—pelarian modal asing keluar dari pasar keuangan domestik—ikut membayangi stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas perbankan.

Proyeksi dan Fundamental Keberlanjutan Program

Ke depan, fundamental keberlanjutan MBG ditentukan oleh tiga variabel: stabilitas harga pangan, kapasitas produksi dalam negeri, dan kepastian pendanaan. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, inflasi inti (kenaikan harga di luar komponen bergejolak dan energi) diperkirakan terkendali di kisaran 2,5–3 persen pada 2026, memberi ruang bagi pemerintah menjaga biaya per porsi tetap stabil. Namun, cuaca ekstrem akibat fenomena iklim global berpotensi mengerek harga komoditas hortikultura yang secara langsung menekan anggaran dapur umum.

"Penyelesaian persoalan teknis memang penting, tetapi yang lebih krusial adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi asupan gizi di meja makan anak-anak. Evaluasi harus berbasis data, bukan sekadar angka cakupan," ujar seorang ekonom kebijakan publik kepada Beritadua.

Dari sisi tata kelola, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah mempercepat pendirian SPPG di wilayah timur Indonesia yang akses pasarnya terbatas. Perbandingan antarwilayah menunjukkan kesenjangan: realisasi penyaluran di Jawa telah melampaui 90 persen, sementara di sejumlah provinsi timur baru mencapai sekitar 70 persen. Kesenjangan semacam ini menjadi ujian nyata bagi tenggat yang dicanangkan Zulhas.

Sentimen pasar juga menjadi penentu penting. Pergerakan indeks harga saham dan imbal hasil obligasi pemerintah dalam beberapa bulan terakhir masih fluktuatif, mencerminkan investor yang mencermati arah kebijakan fiskal. Jika pemerintah mampu menunjukkan penyerapan anggaran yang akuntabel dan dampak yang terukur, kepercayaan pasar dapat terjaga. Sebaliknya, kegagalan menuntaskan persoalan mendasar berpotensi memicu koreksi pada valuasi aset keuangan domestik.

Pada akhirnya, tenggat dua tahun pemerintahan hanyalah sebuah penanda administratif. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah MBG mampu menekan stunting menuju target 14 persen pada 2029, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan kelompok masyarakat lain. Pencapaian itu menuntut disiplin anggaran, transparansi, dan konsistensi kebijakan hingga akhir periode kepemimpinan.