Zudan Arif Fakrulloh Ungkap Skema Gaji ASN Bikin Pensiunan PNS Menderita

Suasana pagi di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota tampak lengang. Seorang pria separuh baya, yang selama 35 tahun setia mengabdi sebagai pegawai negeri, kini hanya mampu menatap tumpukan kuitansi tagihan yang belum terbayar. Ini bukan masa pensiun yang ia bayangkan—menghabiskan hari tua dengan tenang dan bermartabat. Kenyataannya, banyak pensiunan aparatur sipil negara (ASN) justru memasuki fase kehidupan yang penuh tekanan finansial. Pernyataan terbaru dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, membongkar akar masalah yang selama ini terpendam: skema gaji ASN yang belum teratasi secara fundamental.

Pohon Masalah yang Tumbuh Subur

Zudan menjelaskan bahwa struktur penggajian PNS memiliki kelemahan mendasar: komponen gaji pokok yang rendah dan tunjangan yang tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam manfaat pensiun. Ketika seorang PNS memasuki masa purnabakti, pendapatan bulanannya anjlok drastis. Besaran pensiun pokok sering kali hanya 40–60 persen dari take-home pay terakhir, terutama bagi mereka yang memasuki skema pensiun iuran pasti (defined contribution). Akibatnya, dana yang diterima pensiunan tidak lagi sebanding dengan biaya hidup yang terus menanjak, apalagi jika tidak memiliki tabungan pribadi yang memadai.

Di lapangan, cerita miris mudah ditemukan. Seorang pensiunan guru di Jawa Tengah, sebut saja Ibu Sri, harus membuka warung kecil di depan rumahnya demi menutupi biaya kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. “Dulu waktu masih ngajar, setidaknya ada tunjangan profesi dan sertifikasi. Sekarang yang masuk hanya pensiun pokok Rp2,5 juta. Untuk obat hipertensi saja sudah habis Rp400 ribu sebulan,” tuturnya. Kisah semacam ini bukan sekadar anekdot—data internal BKN menunjukkan bahwa proporsi pensiunan ASN yang menggantungkan hidup pada bantuan keluarga atau pinjaman terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

Suara dari Pucuk Birokrasi

"Kami menyadari ada ironi besar di sini. Sistem penggajian yang kita bangun belum sepenuhnya melindungi masa pensiun pegawai. Skema gaji yang belum teratasi ini menyebabkan banyak ASN menderita ketika mereka justru seharusnya menikmati hasil pengabdian. Ini pekerjaan rumah yang harus segera kita benahi bersama, baik dari sisi regulasi maupun budaya perencanaan keuangan ASN itu sendiri," ujar Zudan Arif Fakrulloh dalam sebuah diskusi terbatas.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah ini bersifat struktural. Di satu sisi, ASN yang pensiun dari golongan rendah—dengan gaji pokok yang selama ini terbilang kecil—merasakan dampak paling telak. Di sisi lain, reformasi pensiun yang mulai bergulir dengan skema fully funded justru menimbulkan gap transisi: masa kerja lampau tidak di-backloading secara memadai, sehingga manfaat pensiun yang diterima generasi transisi menjadi lebih kecil.

Dua Sisi Mata Uang

Analisis seimbang memerlukan pemahaman bahwa persoalan ini tidak hitam-putih. Ada argumen yang menunjukkan kompleksitas perbaikan skema pensiun ASN.

• Manfaat pensiun rendah tidak mencerminkan pengabdian puluhan tahun, sehingga banyak pensiunan jatuh miskin.
• Ketiadaan automatic adjustment terhadap inflasi membuat daya beli pensiun tergerus dari waktu ke waktu.
• Rendahnya literasi keuangan di kalangan ASN menyebabkan minimnya persiapan pensiun di luar skema formal.
• Biaya kesehatan yang melonjak di usia senja semakin membebani, padahal kepesertaan BPJS Kesehatan pensiunan bergantung pada pensiun pokok.

• Peningkatan manfaat pensiun secara drastis dapat membebani APBN secara berkelanjutan, mengingat jumlah pensiunan terus bertambah (sekitar 3,5 juta jiwa pada 2025).
• Skema fully funded yang baru berjalan belum cukup matang untuk memberikan manfaat tinggi bagi peserta awal; perlu waktu agar akumulasi iuran membuahkan hasil.
• Menaikkan iuran pensiun (employee contribution) berpotensi ditolak karena akan mengurangi take-home pay ASN aktif yang juga masih bermasalah.
• Budaya "berharap pada negara" tetap kuat—sebagian besar PNS belum terbiasa merencanakan pensiun mandiri, sehingga reformasi struktural belum akan berhasil tanpa perubahan perilaku.

Dengan demikian, meskipun secara moral tuntutan perbaikan kesejahteraan pensiunan sangat beralasan, realitas fiskal dan kompleksitas transisi menuntut solusi bertahap. Pemerintah melalui BKN kini mendorong integrasi data pensiun, sosialisasi perencanaan keuangan, dan revisi Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan sebagai langkah awal. Namun tanpa kemauan politik dan dukungan anggaran yang memadai, potret ibu-ibu tua penjual gorengan yang dulunya adalah PNS teladan barangkali akan terus menjadi pemandangan biasa.