# Waka Komisi III DPR Minta 'Rayap Besi' Diberantas: Bahayakan Nyawa Orang

Jakarta - Fenomena pencurian komponen besi di berbagai fasilitas umum di wilayah Jakarta dan sekitarnya semakin meresahkan. Aksi yang dijuluki sebagai 'rayap besi' ini dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan publik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, angkat bicara menanggapi maraknya pencurian tersebut dan mendesak aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas.

Kekhawatiran mendalam disampaikan Sahroni melihat sasaran para pelaku yang semakin berani dan membahayakan. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, mereka tidak hanya menyasar besi-besi kecil, tetapi juga komponen vital infrastruktur publik seperti pembatas waduk, tutup gorong-gorong, hingga rangka besi pada jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Aksi orang-orang ini bisa membahayakan nyawa banyak orang. Maka saya minta Polda Metro Jaya serius memberantas pencurian berujung perusakan fasilitas umum yang sedang marak ini," tegas Sahroni dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

Ancaman Tersembunyi di Balik Aksi Pencurian

Hilangnya komponen besi dari infrastruktur publik menyimpan potensi bahaya laten yang sering kali tidak disadari masyarakat. Sebuah JPO yang kehilangan rangka penyangganya, misalnya, dapat melemahkan struktur jembatan secara keseluruhan. Demikian pula dengan tutup gorong-gorong yang raib dicuri, dapat menjadi lubang maut bagi pejalan kaki maupun pengendara, terutama saat malam hari atau ketika permukaan jalan tergenang air hujan.

Polda Metro Jaya sebelumnya telah mencatat peningkatan laporan pencurian aset fasilitas umum di berbagai wilayah hukumnya. Para pelaku diketahui beroperasi secara terorganisir dan memanfaatkan waktu-waktu sepi untuk melancarkan aksinya. Keuntungan ekonomi dari penjualan besi bekas menjadi motif utama yang mendorong mereka nekat melakukan tindakan destruktif tersebut.

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika aparat tidak segera bertindak, para pelaku akan merasa bebas dan semakin merajalela melakukan aksinya. Oleh karena itu, diperlukan langkah penegakan hukum yang serius serta koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.