Wagub Gorontalo Buka Wacana Prasmanan dalam Program MBG

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo per semester I 2024, angka partisipasi sekolah jenjang SD hingga SMA di wilayah tersebut mencapai 98,7 persen dari total 412 ribu anak u...

Oct 10, 2026 - 19:22

0 0

Wagub Gorontalo Buka Wacana Prasmanan dalam Program MBG

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo per semester I 2024, angka partisipasi sekolah jenjang SD hingga SMA di wilayah tersebut mencapai 98,7 persen dari total 412 ribu anak usia sekolah. Data itu menjadi salah satu dasar pemerintah daerah mengevaluasi skema distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak bergulir awal tahun ini menyasar ribuan siswa di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

Wacana Prasmanan dan Dinamika Anggaran Daerah

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, membuka peluang penerapan pola prasmanan dalam program MBG di sekolah. Gagasan ini muncul di tengah tren evaluasi pelaksanaan program yang mengutamakan penyajian makanan dalam kemasan porsi tunggal. Prasmanan dalam konteks ini adalah sistem penyajian hidangan di mana siswa mengambil sendiri porsi makanan sesuai kemampuan dan selera mereka, berbeda dengan model nampan terbagi yang biasanya sudah ditakar petugas dapur.

Di satu sisi, pola prasmanan menyimpan potensi efisiensi biaya operasional. Kemasan sekali pakai, baik berbahan styrofoam, kertas lilin, maupun plastik, selama ini menyerap komponen pengeluaran yang cukup besar. Pengalaman sejumlah daerah yang menerapkan pembagian langsung dari wadah besar menunjukkan penurunan belanja kemasan hingga 12-18 persen per dapur satuan, bergantung pada skala produksi harian. Dana hasil penghematan itu secara teoretis dapat dialihkan untuk memperbesar porsi protein hewani, menambah menu sayur, atau memperluas cakupan penerima manfaat.

Di sisi lain, pola prasmanan membuka persoalan higienitas, standar porsi gizi, dan pengendalian mutu. Tanpa pengawasan ketat, risiko kontaminasi silang pada makanan yang disajikan terbuka, terlebih bila fasilitas dapur, air bersih, dan alat sajian di sekolah tidak memadai. MBG sebagai program intervensi gizi sensitif menuntut asupan kalori dan makronutrien yang terukur; prasmanan yang terlalu bebas berpotensi membuat sebagian siswa mengambil porsi karbohidrat berlebih dan meninggalkan lauk berprotein.

Proyeksi Fiskal dan Efek Berganda di Sektor Pangan

Dari kacamata fiskal, kebutuhan anggaran MBG nasional berada di kisaran Rp71 triliun untuk tahun anggaran berjalan, dengan estimasi penerima manfaat mencapai 82,9 juta jiwa di seluruh Indonesia. Gorontalo sebagai provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa menerima alokasi yang harus dibelanjakan dalam kerangka waktu ketat. Perubahan skema penyajian, jika diadopsi, akan memengaruhi struktur belanja dapur, kebutuhan tenaga kerja penyaji, serta pola pengadaan bahan pangan lokal.

Pro: penerapan prasmanan dapat mendorong keterlibatan ekonomi lokal. Dapur-dapur mitra berpotensi menyerap hasil pertanian dan perikanan sekitar, dari jagung, ikan nike, hingga sayuran dataran tinggi, dengan tingkat kesegaran lebih tinggi karena rantai pasok lebih pendek. Hal ini sejalan dengan tren penguatan konsumsi domestik yang pada triwulan II 2024 tumbuh 4,9 persen secara year-on-year.

Kontra: tanpa kesiapan infrastruktur dan pelatihan, perubahan skema berisiko menimbulkan inefisiensi baru. Biaya investasi awal untuk peralatan sajian stainless, meja penyajian tertutup, hingga pelatihan penjamah makanan diperkirakan mencapai Rp15-25 juta per sekolah pada tahap awal. Untuk ratusan sekolah di Gorontalo, kebutuhan modal kerja itu menuntut perhitungan rasio biaya-manfaat yang cermat, terlebih bila waktu pelaksanaan program bersinggungan dengan siklus penyusunan anggaran daerah.

Sentimen Pasar dan Fundamental Sektor Pangan

Dari perspektif pasar, sinyal kebijakan semacam ini memengaruhi sentimen pelaku usaha di rantai pasok pangan. Emiten dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor katering, pengemasan, serta distribusi bahan pangan akan mencermati arah belanja pemerintah daerah. Bagi investor, valuasi sektor konsumsi primer bergantung pada kepastian kontrak dan likuiditas pembayaran, bukan semata pada besaran pagu anggaran.

Fundamental ekonomi Gorontalo sendiri menunjukkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sekitar 4,6 persen pada 2023, dengan sektor pertanian menyumbang porsi dominan. Inflasi pangan bergejolak atau volatile food menjadi variabel yang perlu diwaspadai, karena permintaan institusional dalam jumlah besar dari dapur MBG bisa mendorong kenaikan harga komoditas tertentu bila tidak diimbangi pasokan. Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan lonjakan harga telur dan ayam potong pada periode awal implementasi program serupa.

Kesimpulannya, wacana prasmanan MBG di Gorontalo merupakan contoh bagaimana kebijakan gizi publik bersinggungan dengan efisiensi anggaran, standar kesehatan, dan dinamika ekonomi lokal. Keberhasilannya tidak ditentukan oleh pilihan skema semata, melainkan oleh kapasitas tata kelola: pengawasan mutu, pelatihan penjamah makanan, serta transparansi pengadaan. Tanpa itu, perubahan bentuk penyajian hanya akan menjadi penyesuaian teknis tanpa dampak signifikan terhadap perbaikan status gizi anak, yang justru menjadi tujuan fundamental program ini.