Transformasi BUMN: MPR Dorong Fokus pada Keadilan Sosial

Berdasarkan data Kementerian BUMN per semester I-2025, kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 18,2%, atau setara Rp2.850 triliun. Angka ini menunjukkan peran signifikan BUMN dalam perekonomian, namun Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai masih ada pekerjaan rumah besar dalam hal transformasi. Dalam pernyataannya, ia mendorong agar BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan pemegang saham, tetapi juga menjadi agen perubahan dan keadilan sosial.

Menggeser Paradigma: Dari Profit ke Dampak Sosial

Di satu sisi, BUMN dituntut untuk tetap menjaga kinerja keuangan yang sehat, dengan laba bersih gabungan yang mencapai Rp125 triliun pada 2024, tumbuh 8,6% year-on-year. Namun, di sisi lain, Eddy Soeparno menekankan bahwa transformasi BUMN harus mampu menciptakan nilai bagi masyarakat dan lingkungan. Ia mencontohkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang selama ini hanya bersifat karitatif, belum menyentuh akar masalah seperti ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, rasio gini Indonesia masih berada di angka 0,381, yang menunjukkan ketimpangan moderat. BUMN dengan aset total lebih dari Rp10.000 triliun memiliki sumber daya besar untuk mengintervensi hal ini. "BUMN harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar korporasi yang mencari untung," ujar Eddy dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (7/8).

Pro dan Kontra: Efisiensi vs. Peran Sosial

Pro: Transformasi BUMN menuju agen perubahan dapat mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Misalnya, PT PLN (Persero) telah menargetkan rasio elektrifikasi 99,7% pada 2025, dan PT Pertamina (Persero) mengalokasikan 10% dari belanja modal untuk energi terbarukan. Jika BUMN lain mengikuti, dampaknya terhadap pemerataan ekonomi akan signifikan.

Kontra: Namun, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa beban sosial yang terlalu besar dapat mengganggu fundamental keuangan BUMN. "Jika BUMN dipaksa menanggung banyak program sosial tanpa mekanisme subsidi yang jelas, risiko penurunan laba dan likuiditas bisa meningkat," katanya. Data menunjukkan utang BUMN per 2024 mencapai Rp1.500 triliun, dengan rasio debt-to-equity rata-rata 1,8 kali, yang sudah mendekati batas aman.

Langkah Konkret yang Dibutuhkan

Eddy Soeparno mengusulkan tiga langkah transformasi: pertama, reorientasi indikator kinerja BUMN yang tidak hanya mengukur profit, tetapi juga indeks dampak sosial dan lingkungan. Kedua, pembentukan badan khusus yang mengawasi alokasi dana TJSL agar lebih tepat sasaran. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan swasta untuk memperluas jangkauan program.

Sebagai contoh, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp200 triliun pada 2024, yang menyentuh 4,2 juta debitur mikro. Namun, masih ada keluhan tentang akses di Papua dan Maluku, di mana rasio inklusi keuangan baru mencapai 60%, jauh di bawah rata-rata nasional 75%. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif.

Di sisi lain, sentimen pasar terhadap BUMN masih positif, tercermin dari indeks harga saham BUMN yang naik 12,4% sepanjang 2025. Investor asing masih menempatkan dana di sektor ini karena fundamental yang kuat. Namun, jika transformasi sosial tidak dikelola dengan transparan, risiko capital outflow bisa meningkat.

"Transformasi BUMN bukan sekadar perubahan struktur, melainkan perubahan cara pandang bahwa keadilan sosial adalah investasi jangka panjang," tegas Eddy.

Para pengamat menilai bahwa tanpa dukungan regulasi yang jelas, seperti revisi UU BUMN, transformasi ini hanya akan menjadi wacana. Proyeksi ke depan, jika BUMN mampu menyeimbangkan profit dan dampak sosial, kontribusinya terhadap PDB bisa meningkat hingga 20% pada 2030. Namun, jika gagal, ketimpangan akan semakin melebar.

Dengan demikian, langkah MPR untuk mendorong transformasi ini patut diapresiasi, namun perlu diikuti dengan kebijakan yang terukur dan akuntabel. BUMN harus menjadi lokomotif yang tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membawa gerbong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.