lukman-hakim
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital per awal 2026, adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia baru menyentuh sekitar 15-20 persen dari total pelaku usaha, jauh tertinggal dibanding Singapura yang telah melampaui 60 persen. Kesenjangan ini menjadi pijakan PT Telkom Indonesia dalam merancang peta jalan menuju forum Digital Transformation Indonesia International Forum (DTIIF) 2026. Perusahaan pelat merah itu menekankan bahwa percepatan AI nasional tidak bisa bertumpu pada satu sektor saja, melainkan memerlukan ekosistem terintegrasi yang menyatukan infrastruktur, data, dan kolaborasi lintas industri.
Infrastruktur Digital sebagai Fondasi Adopsi AI
Di satu sisi, langkah Telkom membangun fondasi infrastruktur dinilai sebagai prasyarat mutlak. Tanpa konektivitas yang merata dan pusat data berkapasitas memadai, model AI tidak akan berjalan optimal, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih memiliki keterbatasan jaringan. Telkom mencatat investasi pusat data dan jaringan serat optik terus mengalami kenaikan year-on-year, sejalan dengan proyeksi kebutuhan komputasi AI yang diprediksi tumbuh tiga kali lipat hingga 2028.
Di sisi lain, sebagian pengamat menilai infrastruktur semata belum cukup. Kepala riset ekonomi digital dari sebuah lembaga independen menuturkan bahwa tanpa kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola data, belanja infrastruktur berisiko menjadi beban tanpa hasil.
"Investasi infrastruktur AI hanya akan menghasilkan valuasi ekonomi jika ada talenta digital dan kerangka regulasi data yang jelas. Tanpa itu, kita hanya membangun jalan tanpa kendaraan," ujarnya.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Tantangan Likuiditas Data
Telkom menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci. Pendekatan ini mencakup kemitraan dengan perbankan, manufaktur, kesehatan, hingga pemerintahan. Dalam konteks ekonomi, kolaborasi dapat mempercepat transfer teknologi sekaligus memperkuat fundamental industri domestik. Namun, arus data lintas institusi masih terkendala aturan perlindungan data pribadi dan ego sektoral.
Pro: kolaborasi berpotensi menciptakan efek berganda, mulai dari efisiensi biaya operasional hingga munculnya portofolio layanan AI baru yang menambah pendapatan negara. Kontra: tanpa insentif fiskal dan kepastian hukum, pelaku usaha kecil cenderung menunda adopsi karena khawatir biaya kepatuhan dan risiko kebocoran data.
Sentimen Pasar dan Proyeksi Menuju 2026
Dari kacamata pasar, sentimen terhadap sektor teknologi telekomunikasi masih berfluktuasi. Capital outflow dari pasar modal negara berkembang sepanjang 2025 sempat menekan likuiditas emiten teknologi, meski indeks sektor digital menunjukkan pemulihan bertahap. Rasio belanja riset dan pengembangan Telkom berada di kisaran 1-2 persen dari pendapatan, lebih rendah dibanding rata-rata global yang mencapai 5-7 persen. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam menilai keseriusan agenda AI.
Tren menunjukkan bahwa negara yang berhasil mempercepat adopsi AI umumnya menggabungkan tiga hal: infrastruktur mumpuni, talenta terlatih, dan regulasi adaptif. Jika Telkom mampu menyelaraskan ketiganya, forum DTIIF 2026 bukan sekadar ajang seremonial, melainkan momentum penguatan daya saing ekonomi digital nasional.
Kesimpulannya, strategi ekosistem AI Telkom mencerminkan pergeseran dari pendekatan teknologi semata menuju pembangunan kapasitas ekonomi menyeluruh. Keberhasilannya akan bergantung pada konsistensi investasi, kualitas tata kelola data, dan keberanian reformasi regulasi yang mendukung iklim inovasi.
Comments (0)